Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah digagas pemerintah akan melibatkan para sejarawan. Hal ini ia sampaikan sebagai respons atas berbagai kritik yang muncul terkait inisiatif tersebut.

Fadli Zon menjelaskan bahwa sejarah, khususnya sejarah resmi, sebaiknya ditulis oleh para ahli di bidangnya, yaitu sejarawan. Ia berpendapat bahwa politisi tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun narasi sejarah yang objektif dan akurat.

"Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi atau yang semacam itu," ujarnya usai menjalankan ibadah salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Menurutnya, keahlian sejarawan sangat penting dalam proses penulisan sejarah. Mereka memiliki pengetahuan mendalam, metodologi riset yang ketat, dan kemampuan untuk menganalisis sumber-sumber sejarah secara kritis.

Walaupun demikian, Fadli Zon menegaskan bahwa setiap orang, termasuk politisi atau pihak non-sejarawan lainnya, memiliki kebebasan untuk menulis sejarah versi mereka sendiri. Kebebasan ini dijamin oleh prinsip demokrasi yang dianut Indonesia.

"Kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, kan. Ini negeri demokrasi," tambahnya.

Fadli Zon juga menepis anggapan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini akan digunakan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu. Ia menekankan bahwa tujuannya adalah untuk menyajikan narasi sejarah yang lebih positif dan konstruktif.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Proyek penulisan ulang sejarah nasional ini ditargetkan selesai pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Fadli Zon sebelumnya menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bermaksud untuk mengabaikan isu-isu sensitif dalam sejarah, namun lebih fokus pada penyajian narasi yang seimbang dan komprehensif.

Dengan melibatkan para sejarawan dan mengedepankan pendekatan yang positif, pemerintah berharap proyek penulisan ulang sejarah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa, mengidentifikasi pelajaran-pelajaran berharga, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Berikut poin penting yang disampaikan Fadli Zon:

• Penulisan ulang sejarah nasional akan dikerjakan oleh sejarawan.
• Politisi tidak memiliki kompetensi untuk menulis sejarah resmi.
• Setiap orang bebas menulis sejarah versi mereka sendiri.
• Proyek ini bertujuan menyajikan narasi sejarah yang positif.
• Target penyelesaian proyek adalah 17 Agustus 2025.