Pertemuan antara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memicu berbagai interpretasi politik. Pengamat melihatnya sebagai sinyal dukungan moril dari pemerintah menjelang Kongres VI PDI-P yang jadwalnya masih belum pasti. Kehadiran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pertemuan tersebut semakin menguatkan anggapan tersebut.

Dukungan Moril dan Upaya Merangkul PDI-P

Peneliti Politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati, berpendapat bahwa pertemuan ini bisa diartikan sebagai bentuk dukungan moril pemerintah terhadap penyelenggaraan Kongres PDI-P. Lebih jauh, kehadiran Dasco yang membawa pesan dari Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya keinginan untuk merangkul PDI-P, serta meminimalkan potensi gangguan dalam pemerintahan. Komunikasi yang terjalin antara Dasco dan Megawati juga mengindikasikan adanya pesan timbal balik yang disampaikan kepada Prabowo.

Kongres PDI-P Menanti Keputusan Megawati

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa waktu dan lokasi pelaksanaan Kongres VI PDI-P masih menunggu keputusan dari Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai memberikan wewenang penuh kepada ketua umum untuk menentukan jadwal kongres. Djarot juga menyampaikan bahwa seluruh kader partai masih menginginkan Megawati untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.

Hak Prerogatif Ketua Umum dalam Menyusun Kepengurusan

Mengenai susunan kepengurusan partai, Djarot menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Megawati. AD/ART partai memberikan kewenangan penuh kepada ketua umum untuk menyusun kepengurusan DPP periode 2025-2030. Dengan demikian, susunan kepengurusan partai akan ditentukan sepenuhnya oleh Megawati setelah kongres berlangsung.

• Dukungan moril pemerintah
• Upaya merangkul PDI-P
• Meminimalkan potensi gangguan
• Pesan timbal balik
• Kongres VI PDI-P
• Keputusan Megawati
• Hak prerogatif ketua umum
• Susunan kepengurusan partai