Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan terkait hak prerogatif presiden.

Bahlil menegaskan bahwa penentuan susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden. "Urusan kabinet itu urusan Al Mukaram Bapak Presiden," ujarnya kepada awak media di sela-sela kegiatan di DPP Golkar, Jakarta Barat, pada Jumat (6/6/2025).

Lebih lanjut, Bahlil menolak untuk memberikan komentar lebih jauh mengenai spekulasi reshuffle yang beredar. Menurutnya, mencampuri urusan tersebut sama dengan melangkahi kewenangan yang sepenuhnya dimiliki oleh presiden.

"Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," tegasnya.

Pernyataan Bahlil ini sejalan dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Hasan juga menyoroti maraknya isu reshuffle yang beredar luas di masyarakat.

Ia menekankan bahwa segala informasi terkait reshuffle yang beredar saat ini masih bersifat spekulasi. Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan pertimbangan presiden.

Menanggapi berbagai daftar nama anggota kabinet yang disebut-sebut akan terkena reshuffle, Hasan berpendapat bahwa hal tersebut bisa saja merupakan aspirasi dari berbagai pihak. Namun, ia meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki penilaian tersendiri yang komprehensif terhadap kinerja para pembantunya.

"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," jelasnya.

"Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," imbuh Hasan.

Dengan demikian, baik Bahlil maupun Hasan menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai spekulasi dan aspirasi yang beredar dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi.