Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyaluran dana hibah kepada sejumlah instansi pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Penyaluran hibah ini menyasar sembilan instansi pusat dan lembaga pengusul, dengan fokus pada program-program yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan, kesenian, serta olahraga non-profesional.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana hibah yang berasal dari keuangan daerah. Dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Setyo menekankan bahwa dana hibah harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat nyata, baik bagi lembaga penerima maupun masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa dana ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Penerima hibah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan dana yang diterima digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi simbol resmi dari kerjasama ini. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bersama dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara langsung menyaksikan momen penting ini di Balai Kota Jakarta. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BIN Jakarta Joko Suparyoto, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin, Sekretaris Daerah Marullah Matali, serta perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan dan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

Gubernur Pramono Anung Wibowo menjelaskan bahwa pemberian hibah ini merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program-program strategis nasional, serta implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menegaskan bahwa proses pemberian hibah didasarkan pada asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, efektivitas, dan terukur. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi kemajuan Kota Jakarta. Pramono Anung menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan hasil dari komitmen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi agenda-agenda nasional.

KPK memberikan apresiasi atas kolaborasi lintas lembaga yang terjalin dalam penyaluran dana hibah ini. Setyo Budiyanto berharap model kerjasama ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Ia meyakini bahwa kekompakan antara pemerintah daerah dan pusat dalam kegiatan ini akan memberikan dampak positif dan menginspirasi kota-kota lain untuk melakukan hal serupa. Setyo Budiyanto berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Berikut adalah daftar penerima hibah dan bidang yang didukung:

• Bidang Pendidikan:
  • Instansi A: Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
  • Instansi B: Pengembangan kurikulum berbasis teknologi
• Bidang Kesehatan:
  • Instansi C: Pengadaan alat kesehatan modern
  • Instansi D: Peningkatan layanan kesehatan masyarakat
• Bidang Ekonomi:
  • Instansi E: Pengembangan UMKM
  • Instansi F: Pelatihan kewirausahaan
• Bidang Keagamaan:
  • Instansi G: Peningkatan fasilitas rumah ibadah
  • Instansi H: Program pembinaan umat
• Bidang Kesenian dan Olahraga Non-Profesional:
  • Instansi I: Dukungan kegiatan seni budaya dan olahraga