Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menjadi sorotan publik terkait rencana pengadaan 50 unit tablet baru untuk para anggotanya. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan ini mencapai hampir 1 miliar rupiah, sebuah angka yang dinilai kontras dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, mempertanyakan urgensi dari pengadaan tablet tersebut. Menurutnya, para anggota dewan telah difasilitasi dengan smartphone yang mumpuni, sehingga pengadaan tablet baru terkesan kurang relevan dan berpotensi melukai perasaan masyarakat. "Dalam situasi di mana pemerintah pusat sedang mendorong efisiensi anggaran, langkah ini justru menimbulkan pertanyaan besar," ujarnya.

Arlan menambahkan, pengadaan barang mewah seperti ini dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor yang lebih krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. "Masyarakat akan membandingkan kemudahan yang diperoleh para pejabat dengan kondisi masyarakat yang masih banyak kekurangan," tegasnya.

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, memberikan klarifikasi terkait polemik ini. Ia menjelaskan bahwa rencana pengadaan tablet telah disusun sejak tahun 2024, jauh sebelum dirinya menjabat dan sebelum Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025 diterbitkan. "Proses perencanaan sudah berjalan lama, dan saat ini masih dalam tahap lelang," ungkapnya.

Mahdi juga menjelaskan bahwa anggaran untuk satu unit tablet diperkirakan sekitar Rp 20 juta, namun angka tersebut akan berkurang setelah dipotong pajak dan biaya pengadaan. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah fungsi dan manfaat tablet, seperti kapasitas memori yang besar dan chipset yang mumpuni.

Lebih lanjut, Mahdi mengklaim bahwa pengadaan tablet justru merupakan bagian dari upaya efisiensi jangka panjang. Ia mencontohkan biaya penggandaan dokumen rapat yang mencapai puluhan juta rupiah setiap tahun. "Dengan adanya tablet, biaya fotokopi dapat ditekan secara signifikan, sehingga pengadaan tablet ini justru lebih ekonomis dalam jangka panjang," pungkasnya.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi sorotan dalam polemik pengadaan tablet DPRD KBB:

• Urgensi Pengadaan: Apakah pengadaan tablet benar-benar mendesak, mengingat anggota dewan sudah memiliki smartphone?
• Efisiensi Anggaran: Apakah pengadaan ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah?
• Prioritas Anggaran: Apakah anggaran sebaiknya dialokasikan untuk sektor yang lebih krusial, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan?
• Transparansi: Bagaimana proses pengadaan tablet dilakukan, dan apakah dilakukan secara transparan dan akuntabel?
• Manfaat Jangka Panjang: Apakah pengadaan tablet benar-benar dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti yang diklaim oleh Ketua DPRD KBB?