Kendal berpotensi memiliki sekolah rakyat yang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kendal tengah menjajaki kemungkinan pemanfaatan lahan tambak di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kendal Kota, sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut.

Wacana ini mencuat seiring kunjungan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo ke Kendal, Jawa Tengah, Kamis (5/6/2025). Kedatangan Wamensos bertujuan untuk meninjau secara langsung lahan yang diusulkan dan memastikan kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Usulan ini sudah masuk dalam tahap desk atau asesmen terakhir di Kemensos," ujar Agus Jabo, mengindikasikan bahwa proposal pembangunan sekolah rakyat di Kendal telah memasuki tahap evaluasi krusial. Ia menekankan pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan lahan yang diajukan memenuhi persyaratan pembangunan sekolah rakyat permanen.

Namun, Wamensos juga mengisyaratkan adanya opsi alternatif jika lahan tambak tersebut dinilai tidak layak. Beberapa kendala yang mungkin muncul antara lain luas lahan yang kurang memadai atau status kepemilikan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Informasinya ada daerah lain yang dijadikan alternatif. Tapi yang satu lahannya kurang lebar, dan satunya tanah milik TNI AD. Padahal syaratnya tanah harus milik Pemkab," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Agus Jabo didampingi oleh Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dan Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal untuk merealisasikan pendirian sekolah rakyat ini.

Sekolah rakyat yang direncanakan tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti:

• Asrama
• Lapangan olahraga
• Fasilitas praktik

Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal.

Kendati demikian, Agus Jabo menegaskan bahwa sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk "memotong transmisi kemiskinan" dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pendirian 100 sekolah rakyat yang siap menerima siswa pada tahun ini. Beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Banyumas, Kabupaten Magelang, Temanggung, Pati, dan Solo, telah siap karena lokasi yang diajukan sudah berupa bangunan.

"Di Kendal, kan masih berupa lahan. Jadi harus menunggu proses pembangunannya selesai dulu," kata Agus Jabo, merujuk pada lahan tambak yang masih memerlukan proses pengurukan dan pembangunan infrastruktur.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menjelaskan bahwa lahan tambak di Bandengan dipilih karena memenuhi persyaratan kepemilikan, yaitu milik Pemerintah Kabupaten Kendal. Luas lahan yang diajukan pun sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu 8 hektar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal, Sudaryanto, mengungkapkan bahwa kedalaman tambak yang diusulkan mencapai sekitar 1 meter. Untuk menguruk lahan tersebut, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar. "Tanah untuk menguruk sudah ada, kalau disetujui dan ada anggarannya tinggal mengerjakan," pungkasnya.

Dengan adanya rencana pembangunan sekolah rakyat ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kendal.