Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) berencana untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan dari TikTok Shop dan Tokopedia. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan yang diajukan oleh para pelaku UMKM terkait dengan proses integrasi seller center antara kedua platform e-commerce tersebut.

Integrasi seller center yang merupakan konsekuensi dari merger TikTok Shop dan Tokopedia, dilaporkan menimbulkan kekhawatiran di kalangan UMKM. Para pelaku usaha mikro ini mengeluhkan potensi penurunan pendapatan akibat perubahan yang terjadi dalam sistem seller center terintegrasi tersebut. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti keluhan ini. Beliau menegaskan bahwa pemanggilan TikTok Shop dan Tokopedia merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kementerian dalam melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap isu-isu yang berdampak pada UMKM.

"Nanti kita akan panggil kok, kita akan cek nanti seperti apa," Ujar Maman kepada awak media di Kantor Kementrian UMKM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

Lebih lanjut, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemerintah tidak menghalangi aksi korporasi yang dilakukan oleh TikTok Shop dan Tokopedia. Namun, ia menekankan pentingnya perlindungan dan prioritas bagi UMKM dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kedua perusahaan tersebut.

"Saya pikir silakan seluruh pihak usaha e-commerce ini mereka melakukan aktivitas usahanya, yang terpenting ada perlindungan, yang terpenting prioritas untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada usaha mikro kita dan produk lokal kita," tegasnya.

Kementerian UMKM menyadari bahwa e-commerce memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang adil dan berkelanjutan, di mana UMKM dapat bersaing secara sehat dan meningkatkan daya saing produk lokal. Pertemuan dengan TikTok Shop dan Tokopedia diharapkan dapat menghasilkan solusi yang konstruktif dan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi para pelaku UMKM di Indonesia.

Kementerian berupaya mewujudkan ekosistem bisnis yang berkeadilan. Pemerintah terus berupaya untuk menjamin kemudahan bisnis bagi UMKM lokal. Hal ini ditujukan agar para pelaku UMKM dapat terus meningkatkan dan memaksimalkan potensi produk lokal.