Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menjadi sorotan terkait rencana pengadaan 50 unit tablet bagi para anggotanya. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan perangkat tersebut terbilang fantastis, mencapai antara 900 juta hingga 1 miliar Rupiah. Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, memberikan penjelasan terkait kontroversi ini.

Menurut Mahdi, rencana pengadaan tablet ini sebenarnya telah digagas sejak tahun 2024, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai ketua dewan. Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan saat ini masih dalam tahap lelang melalui katalog digital. Dengan anggaran sebesar itu, diperkirakan setiap anggota DPRD akan menerima tablet dengan harga sekitar 20 juta Rupiah per unit. Namun, Mahdi menekankan bahwa harga tersebut masih akan dipotong oleh pajak dan biaya yang dikenakan oleh penyedia barang.

Mahdi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan merek tablet yang akan dibeli. Yang terpenting adalah fungsi dan manfaatnya bagi para anggota dewan. Ia berharap tablet tersebut memiliki memori yang besar untuk menyimpan data, serta dilengkapi dengan chipset yang mumpuni agar tidak lambat saat digunakan. Ia memperkirakan harga riil satu unit tablet setelah dipotong pajak dan biaya lainnya adalah sekitar 17 juta Rupiah.

Meski menelan anggaran yang cukup besar, Mahdi berdalih bahwa pengadaan tablet ini justru akan menghemat anggaran dalam jangka panjang. Ia mencontohkan, selama ini DPRD KBB harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk penggandaan berkas atau dokumen sebagai penunjang rapat. Biaya fotokopi untuk setiap anggota DPRD bisa mencapai 40 hingga 50 juta Rupiah per tahun. Dengan membeli tablet, Mahdi yakin biaya fotokopi dapat ditekan secara signifikan.

"Ongkos fotokopi anggota DPRD bisa sampai Rp 50 juta. Nilai itu sama dengan dua unit tablet. Jadi, mending kami belikan saja masing-masing satu supaya menghemat jangka panjang," ujarnya.

Mahdi juga mengklaim bahwa pengadaan tablet ini sejalan dengan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia berpendapat bahwa penghematan biaya fotokopi akan lebih besar daripada biaya pengadaan tablet dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia tetap mendukung pengadaan tablet ini meskipun menuai kritik dari berbagai pihak.

Berikut spesifikasi yang diharapkan:

• Memori besar untuk menyimpan data
• Chipset unggul agar tidak lemot
• Harga per unit sekitar Rp 17 juta setelah pajak dan biaya lainnya

Dengan adanya tablet ini, diharapkan para anggota DPRD KBB dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, pengadaan tablet ini juga diharapkan dapat mendukung program digitalisasi pemerintahan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan daerah.