Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) beras seberat 10 kilogram mulai bulan Juni hingga Juli 2025. Penyaluran bantuan ini akan diprioritaskan untuk daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa wilayah yang harga CBP-nya stabil belum menjadi prioritas utama dalam penyaluran bansos ini.

"Daerah sentra maupun non-sentra, apabila terjadi kenaikan harga, akan didahulukan. Meskipun kami memahami bahwa seluruh desa tetap membutuhkan," ujar Arief saat berada di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Kebijakan penyaluran bansos beras ini sejalan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di seluruh wilayah Indonesia. Arief menjelaskan bahwa daerah-daerah yang menunjukkan indikasi kenaikan harga akan menjadi sasaran utama bantuan, sementara daerah dengan harga yang stabil dianggap belum memerlukan bantuan tersebut.

Bantuan beras 10 kilogram ini akan diambil dari stok CBP yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Hingga awal Juni 2025, total cadangan beras pemerintah mencapai 4 juta ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran bansos dan program SPHP.

"SPHP itu sumbernya dari CBP," tegas Arief.

Anggaran yang dialokasikan untuk penyaluran bansos selama dua bulan ini diperkirakan mencapai antara Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun. Perkiraan anggaran ini didasarkan pada jumlah penerima bantuan pangan (PBP) yang mencapai 18,3 juta keluarga. Bapanas akan mengajukan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan setelah data PBP selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Setelah data terverifikasi, kami akan mengajukan anggarannya. Kurang lebih Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun, tergantung pada jumlah penerima," jelas Arief.

Saat ini, BPKP telah berhasil memverifikasi sebanyak 16,5 juta PBP. Proses verifikasi ini ditargetkan selesai dalam waktu dekat, sehingga penyaluran bansos dapat segera dimulai.

"Dalam rapat dengan Bapak Presiden, dilaporkan bahwa 16,5 juta data sudah terverifikasi. Kami menunggu hingga mencapai 18,3 juta data," pungkas Arief. Dengan penyaluran bansos beras yang tepat sasaran, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan.