Pemerintah Luruskan Fokus Penulisan Ulang Sejarah Nasional

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) memberikan klarifikasi terkait penulisan ulang sejarah nasional yang tengah berlangsung. Wamenkumham menegaskan bahwa proyek ini berfokus pada penulisan sejarah Indonesia secara komprehensif, bukan semata-mata pada sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Yang sedang ditulis itu adalah sejarah nasional, bukan sejarah pelanggaran HAM," ujar Wamenkumham, menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan dari penulisan ulang sejarah ini.

Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas diskusi publik mengenai masuknya isu pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan ulang sejarah. Pemerintah menyadari pentingnya mencatat semua peristiwa penting dalam sejarah bangsa, namun penekanan utama tetap pada narasi sejarah nasional secara luas.

Dukungan untuk Narasi Positif dalam Sejarah

Wamenkumham juga menyampaikan dukungannya terhadap gagasan Menteri Kebudayaan terkait penulisan ulang sejarah dengan narasi yang lebih positif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun persatuan bangsa dan memberikan perspektif yang relevan bagi generasi muda.

Menurut Menteri Kebudayaan, penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menghilangkan fakta atau membenarkan kesalahan masa lalu. Tujuannya adalah untuk menyajikan sejarah secara komprehensif, dengan menyoroti pencapaian dan nilai-nilai positif bangsa.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah, pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata Menteri Kebudayaan.

Perspektif Korban dalam Penulisan Sejarah

Meski demikian, pemerintah menyadari pentingnya memasukkan perspektif korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa suara dan pengalaman korban didengar dan diakui.

Sebelumnya, aktivis HAM menyoroti terbatasnya jumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimasukkan dalam proyek penulisan ulang sejarah. Aktivis HAM menekankan pentingnya menghadirkan perspektif korban agar sejarah ditulis secara komprehensif dan berimbang.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian dalam diskusi mengenai penulisan ulang sejarah nasional:

• Fokus utama adalah penulisan sejarah Indonesia secara komprehensif, bukan hanya pelanggaran HAM.
• Pemerintah mendukung penulisan sejarah dengan narasi positif untuk membangun persatuan bangsa.
• Perspektif korban pelanggaran HAM berat masa lalu penting untuk dimasukkan dalam penulisan sejarah.
• Tujuan penulisan ulang sejarah adalah untuk memberikan pemahaman yang relevan bagi generasi muda.

Dengan demikian, penulisan ulang sejarah nasional diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang perjalanan bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan berbagai perspektif dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.