Penundaan Pengangkatan CASN 2024: Kegagalan Manajemen Kebijakan dan Krisis Komunikasi Pemerintah

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, yang semula dijadwalkan selesai dalam 2-3 bulan, kini diundur hingga Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK, telah memicu gelombang protes besar-besaran dari ratusan ribu peserta lulus seleksi. Keputusan ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial dan waktu, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan bagi para peserta yang kini menghadapi ketidakpastian ekonomi dan masa depan karier mereka. Kekecewaan yang meluap di media sosial, ditandai dengan lebih dari 21.000 komentar negatif di akun Instagram Kementerian PAN-RB dan petisi online yang telah ditandatangani lebih dari 76.000 orang, menjadi bukti nyata dampak negatif dari kebijakan ini.

Pemerintah, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, mengatasnamakan “percepatan”, “penyesuaian”, dan “penataan” ASN nasional sebagai alasan penundaan. Namun, alasan-alasan ini dinilai ambigu dan tidak memadai. Klaim penataan ASN secara menyeluruh, yang dikaitkan dengan penyelesaian tenaga non-ASN, tidak dapat dibenarkan sebagai alasan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK. Kedua proses tersebut selama ini dapat berjalan secara simultan. Begitu pula dengan alasan penyeragaman jadwal pengangkatan CASN di seluruh instansi, yang tidak pernah dibahas sebelumnya dan terkesan muncul secara tiba-tiba, tanpa konsultasi dan transparansi yang memadai. Kurangnya transparansi dan komunikasi yang efektif telah memperburuk situasi dan menimbulkan kecurigaan atas adanya motif terselubung di balik kebijakan ini. Kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola dampak dari kebijakan ini menunjukkan lemahnya manajemen kebijakan dan komunikasi krisis.

Analisis Kegagalan Kebijakan:

Berdasarkan studi Bob Hudson dkk (2019) mengenai kegagalan implementasi kebijakan, penundaan pengangkatan CASN 2024 menunjukkan beberapa kelemahan utama. Optimisme berlebihan pemerintah dalam perencanaan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas implementasi, telah mengakibatkan kerugian besar bagi para peserta. Pengabaian terhadap aspek-aspek penting, seperti kebutuhan bukti empiris, pemahaman terhadap kepentingan pemangku kepentingan (peserta seleksi), serta mekanisme akuntabilitas, telah berbuah protes publik yang meluas. Perubahan jadwal yang mendadak tanpa komunikasi yang memadai merupakan contoh nyata dari kegagalan manajemen kebijakan yang buruk.

Kegagalan Komunikasi Krisis:

Tanggapan pemerintah terhadap protes publik juga menunjukkan kegagalan dalam manajemen krisis. Upaya klarifikasi melalui siaran daring (podcast) justru memperburuk situasi, karena dinilai tidak empatik dan tidak menjawab permasalahan inti. Menurut teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikemukakan Coombs (2007), penundaan pengangkatan CASN dapat dikategorikan sebagai preventable cluster, yaitu krisis yang disebabkan oleh kesalahan organisasi. Dalam situasi ini, strategi komunikasi publik yang efektif sangat dibutuhkan untuk memulihkan reputasi. Namun, komunikasi yang dilakukan pemerintah justru terlihat santai dan kurang responsif terhadap keprihatinan dan penderitaan para peserta. Tawaran pembekalan budaya kerja ASN, sebagai bentuk solusi yang ditawarkan, dianggap tidak relevan dan tidak menjawab masalah utama yaitu ketidakpastian ekonomi dan psikologis yang dialami para peserta.

Rekomendasi:

Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah perlu menerapkan strategi pemulihan krisis yang efektif, termasuk: * Meninjau kembali kebijakan penundaan pengangkatan CASN 2024 dan mempertimbangkan solusi alternatif, misalnya dengan mengembalikan kewenangan pengangkatan kepada instansi masing-masing. * Memperbaiki komunikasi publik dengan menyampaikan informasi yang transparan, jujur, dan empatik kepada para peserta. * Mengakui kesalahan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kerugian yang dialami para peserta. * Menyusun mekanisme kompensasi yang adil bagi para peserta yang terdampak.

Kegagalan pemerintah dalam menangani penundaan pengangkatan CASN 2024 bukan hanya menunjukkan lemahnya manajemen kebijakan dan komunikasi, tetapi juga mengabaikan hak dan kesejahteraan ratusan ribu warga negara. Semoga ke depan, pemerintah dapat belajar dari kesalahan ini dan lebih memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuat.