Polemik keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, akhirnya mendapatkan respons serius dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan rencana peninjauan langsung ke lokasi pertambangan yang menjadi sorotan publik tersebut. Lebih lanjut, Hanif menegaskan bahwa langkah-langkah hukum akan diambil jika dalam investigasi ditemukan adanya pelanggaran terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

"Kami sudah melakukan pemetaan awal terkait situasi di Raja Ampat, dan secepatnya saya akan turun langsung ke lapangan," ujar Hanif seusai menghadiri acara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 di Kabupaten Badung, Bali. Pernyataan ini mengindikasikan keseriusan pemerintah dalam menanggapi laporan-laporan yang beredar di masyarakat dan media massa mengenai potensi dampak negatif dari aktivitas pertambangan nikel di kawasan tersebut.

Fokus utama dari peninjauan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam apakah kegiatan pertambangan telah sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak melanggar ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menteri Hanif menekankan bahwa setiap langkah hukum yang akan diambil akan didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan komitmennya untuk mengevaluasi secara menyeluruh aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Bahlil berencana memanggil para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik dari BUMN maupun perusahaan swasta, untuk berdialog dan meminta klarifikasi terkait operasional mereka.

Bahlil menyoroti kekhususan wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, yang memiliki status otonomi khusus. Ia menekankan pentingnya menghormati kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Evaluasi yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM akan berpedoman pada dokumen AMDAL yang telah disetujui. Bahlil juga mengakui adanya aspirasi dari para pelaku usaha untuk membangun fasilitas smelter di Raja Ampat, namun ia menegaskan bahwa rencana tersebut harus dievaluasi secara cermat dari aspek lingkungan dan sosial.

Pada saat yang sama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan tim Polisi Khusus (Polsus) ke Raja Ampat untuk melakukan pemeriksaan. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa timnya akan fokus pada perlindungan kawasan Raja Ampat sebagai destinasi wisata super prioritas nasional.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat ini merupakan respons terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia. Dalam laporan ekspedisinya di Tanah Papua, Greenpeace menyoroti aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Greenpeace juga menyoroti kerusakan hutan dan sedimentasi yang merusak ekosistem laut akibat aktivitas pertambangan tersebut.

Menurut Greenpeace, perairan Raja Ampat merupakan rumah bagi 75 persen spesies karang dunia dan lebih dari 2.500 spesies ikan, serta telah diakui UNESCO sebagai global geopark. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang luar biasa ini menjadi prioritas utama.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat:

• Dampak Lingkungan: Kerusakan hutan, sedimentasi, pencemaran laut, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
• Kepatuhan Hukum: Kesesuaian aktivitas pertambangan dengan izin yang diberikan dan ketentuan AMDAL.
• Kearifan Lokal: Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
• Status Otonomi Khusus: Perlakuan khusus terhadap wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, dalam pengelolaan sumber daya alam.
• Destinasi Wisata Prioritas: Perlindungan kawasan Raja Ampat sebagai destinasi wisata super prioritas nasional.

Pemerintah pusat berkomitmen untuk menindaklanjuti polemik ini secara serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.