Pertemuan antara Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, di Jakarta, menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak ekspansi tambang nikel terhadap keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat. Lokasi pertambangan yang berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat menjadi perhatian utama.

Elisa Kambu menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memastikan kelestarian Raja Ampat. Ia menyatakan bahwa dengan kewenangan daerah yang terbatas, dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat sangat krusial untuk menjaga Raja Ampat sebagai aset berharga, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.

Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk mendorong prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia. Ia mengakui kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan terkait ekspansi tambang nikel di Raja Ampat, yang merupakan destinasi pariwisata prioritas dengan berbagai status penting, termasuk UGGp, Kawasan Konservasi Perairan Nasional, dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

Kementerian Pariwisata menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap kegiatan pembangunan di Raja Ampat, dengan menghormati ekosistem dan menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian. Kementerian berkomitmen untuk menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan.

Menteri Widiyanti juga mendukung evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi. Selain itu, ia mendorong pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral, serta forum dialog bersama kementerian terkait.

Kementerian Pariwisata siap menyediakan data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan. Widiyanti meyakini bahwa kelestarian laut, budaya, dan masyarakat adalah kekuatan masa depan Raja Ampat.

Sebelumnya, aksi protes oleh aktivis Greenpeace Indonesia dan aktivis Papua dalam Indonesia Critical Minerals Conference 2025 menyoroti penolakan terhadap proyek pertambangan dan hilirisasi nikel yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Greenpeace menemukan aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau di Raja Ampat yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang signifikan.

Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel:

• Lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami telah dibabat habis di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
• Limpasan tanah akibat aktivitas tambang menyebabkan sedimentasi di pesisir laut.

Kondisi ini berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan di Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia.