Gugatan UU Kewarganegaraan di MK: Hakim Soroti Substansi dan Prosedur Permohonan

Sidang perdana perkara Nomor 14/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 10 Maret 2025, telah menguji Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Pemohon, Subhan, mengajukan gugatan yang menarik perhatian publik karena mencantumkan sejumlah tokoh publik, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, dalam argumennya. Gugatan ini berpusat pada interpretasi Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengenai definisi Warga Negara Indonesia (WNI) dan implikasinya terhadap kepemimpinan di pemerintahan.

Subhan berargumen bahwa hanya warga negara Indonesia asli dan/atau mereka yang telah mendapat pengesahan sesuai undang-undang yang berhak menduduki jabatan pemerintahan. Ia mempertanyakan status kewarganegaraan sejumlah tokoh publik yang disebutkannya, menyatakan bahwa mereka belum mendapat pengesahan sebagai WNI meskipun menduduki jabatan penting. Pemohon merujuk pada beberapa contoh, termasuk Anies Baswedan, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Haikal Hasan, dan Raffi Ahmad. Ia meminta perubahan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, mengajukan agar MK menyatakan bahwa orang-orang bangsa lain yang mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai WNI sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Namun, Majelis Hakim MK, yang diketuai oleh Arief Hidayat, memberikan catatan kritis terhadap permohonan tersebut. Hakim Enny Nurbaningsih, dalam arahannya, menyorot beberapa kelemahan dalam penyusunan dokumen permohonan. Ia menunjuk pada ketidakjelasan dan kekurangan dalam petitum, menyarankan agar pemohon melengkapi keterangan mengenai Lembaran Negara. Hakim Enny juga mempertanyakan formulasi identitas pemohon terkait status kewarganegaraannya, mengingat keterangan “warga negara Indonesia dari bangsa Indonesia asli” tidak ditemukan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lebih jauh, Hakim Enny mengemukakan sejumlah pertanyaan substansial mengenai gugatan tersebut. Ia mempertanyakan pemahaman pemohon mengenai kesamaan bunyi Pasal 2 UU Kewarganegaraan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, mengungkapkan bahwa mengklaim pertentangan satu pasal dengan pasal yang identik secara substansial memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hakim Enny juga menekankan pentingnya pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya akibat pasal yang digugat. Pertanyaan ini diarahkan untuk menguji legal standing pemohon dan relevansi gugatannya.

Hakim Enny juga menjelaskan secara rinci definisi “orang-orang bangsa Indonesia asli” sebagaimana tercantum dalam penjelasan UU Kewarganegaraan, menjelaskan bahwa definisi tersebut merujuk pada mereka yang menjadi WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Ia kemudian menekankan bahwa tokoh-tokoh publik yang disebut pemohon, seperti Anies Baswedan dan Raffi Ahmad, sejauh yang diketahui, merupakan WNI sejak lahir. Lebih lanjut, Hakim Enny juga menyoroti penggunaan penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 oleh pemohon, mengingatkan bahwa penjelasan tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah amandemen UUD 1945.

Sidang ini menyoroti pentingnya aspek substansi dan prosedur dalam mengajukan gugatan konstitusional. Hakim MK secara jelas menekankan pentingnya penyusunan permohonan yang komprehensif, akurat, dan berargumen kuat untuk memenuhi syarat pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Sidang selanjutnya akan menentukan arah dan kelanjutan dari gugatan ini, dan apakah gugatan tersebut dapat memenuhi persyaratan formal dan material untuk dikabulkan.