Gelombang keprihatinan terhadap kelestarian alam Raja Ampat semakin menguat, ditandai dengan ramainya tagar #saverajaampat di media sosial. Kekhawatiran ini dipicu oleh laporan mengenai aktivitas pertambangan nikel yang berpotensi merusak keindahan dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merespons cepat keresahan publik. Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, secara terbuka menyampaikan permohonan agar Raja Ampat dijaga dan diselamatkan dari ancaman kerusakan lingkungan.

"Kami mohon itu (Raja Ampat) dijaga. Itu benar-benar bisa dibiarkan seperti itu saja, dijaga sebagai warisan untuk anak cucu kita ke depan," ujar Ni Luh Puspa di sela-sela acara Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Kementerian Pariwisata bahkan telah mengambil langkah proaktif dengan memanggil Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk membahas masalah ini secara mendalam. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mencari solusi terbaik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat.

Lebih lanjut, Ni Luh mengungkapkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga akan segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Selain itu, Menteri Bahlil juga berencana untuk meninjau langsung lokasi pertambangan guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak aktivitas tersebut terhadap lingkungan.

Pemerintah menyadari betul potensi besar Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan yang menarik minat wisatawan berkualitas. Wisatawan jenis ini tidak hanya mencari keindahan alam semata, tetapi juga pengalaman yang mendalam dan berkualitas. Mereka bersedia membayar lebih untuk menikmati keunikan dan keaslian Raja Ampat.

"Kami tidak melihat kuantitas tapi wisatawan berkualitas. Tentu dengan harga yang mereka bayar, mereka ingin dapat pengalaman lebih berkualitas. Jadi kami mohon itu dijaga," tegas Ni Luh.

Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat. Diantaranya PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining. Izin tersebut sudah dikeluarkan sejak wilayah itu masih tergabung dengan Provinsi Papua Barat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, sebelumnya telah menyampaikan keluhannya mengenai kewenangan pemberian dan pemberhentian izin tambang yang berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Berikut daftar poin-poin penting terkait situasi terkini di Raja Ampat:

• Tagar #saverajaampat menggema di media sosial, menunjukkan kepedulian publik terhadap kelestarian alam Raja Ampat.
• Kementerian Pariwisata telah memanggil Gubernur Papua Barat Daya untuk membahas masalah pertambangan nikel.
• Menteri ESDM berencana memanggil pihak penambang dan meninjau langsung lokasi pertambangan.
• Pemerintah menekankan pentingnya menjaga Raja Ampat sebagai warisan untuk generasi mendatang.
• Pemerintah daerah merasa kesulitan melakukan intervensi terhadap aktivitas pertambangan karena kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah pusat.

Upaya menjaga kelestarian Raja Ampat membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat luas. Dengan sinergi yang baik, diharapkan keindahan dan keanekaragaman hayati Raja Ampat dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.