Mantan Presiden Duterte Ditahan Terkait Kejahatan Kemanusiaan

Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina, telah ditahan oleh otoritas Filipina pada Selasa, 11 Maret 2025, di Manila. Penahanan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut terkait dengan operasi anti-narkoba yang kontroversial selama masa pemerintahannya, yang menurut berbagai laporan dari kelompok HAM telah mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga sipil, sebagian besar dari kalangan ekonomi lemah.

ICC mendakwa Duterte atas "kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan". Dakwaan ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan adanya pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh aparat keamanan dan warga sipil, seringkali tanpa bukti keterlibatan korban dalam perdagangan narkoba. Penangkapan Duterte terjadi setelah kedatangannya di Bandara Internasional Manila usai kunjungan singkat ke Hong Kong. Sebelum penangkapannya, Duterte sempat memberikan pernyataan kepada para pekerja Filipina di Hong Kong, mengecam investigasi ICC, namun menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi jika penangkapan tak terelakkan.

Meskipun Filipina telah menarik diri dari ICC pada tahun 2019 atas instruksi Duterte sendiri, ICC menegaskan yurisdiksi mereka atas kasus pembunuhan yang terjadi sebelum penarikan tersebut, termasuk pembunuhan yang terjadi di Davao City saat Duterte menjabat sebagai walikota. Proses hukum ini telah berlangsung panjang dan kompleks. Investigasi formal oleh otoritas Filipina dimulai pada September 2021, namun sempat ditangguhkan sementara sebelum akhirnya dilanjutkan pada Juli 2023 setelah keberatan Filipina atas yurisdiksi ICC ditolak oleh panel hakim.

Pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya telah menyatakan ketidaksediaan mereka untuk bekerja sama dengan investigasi ICC. Namun, pernyataan Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Claire Castro pada Minggu lalu membuka peluang kerjasama jika Interpol mengajukan permintaan bantuan resmi kepada pemerintah Filipina. Penangkapan Duterte ini menandai babak baru dalam kasus yang telah menimbulkan kontroversi internasional selama bertahun-tahun dan memicu perdebatan sengit mengenai akuntabilitas pemimpin terhadap pelanggaran HAM berat.

Setelah penangkapan, istana kepresidenan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Duterte dalam keadaan sehat dan telah diperiksa oleh tim medis pemerintah. Pernyataan tersebut juga mengkonfirmasi penerimaan salinan resmi surat perintah penangkapan dari Interpol Manila.

Kejadian ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai implikasi politik dan hukum yang lebih luas, termasuk dampaknya terhadap hubungan Filipina dengan ICC dan komunitas internasional. Proses hukum yang akan datang akan menentukan nasib Duterte dan memberikan gambaran lebih jelas tentang akuntabilitas bagi kejahatan terhadap kemanusiaan di Filipina.

Kronologi Singkat Peristiwa:

• September 2021: Otoritas Filipina memulai penyelidikan formal.
• November 2021: Penyelidikan ditangguhkan sementara.
• Juli 2023: Penyelidikan dilanjutkan setelah keberatan Filipina ditolak ICC.
• Minggu sebelum penangkapan: Duterte memberikan pernyataan di Hong Kong.
• Selasa, 11 Maret 2025: Duterte ditangkap di Manila.