Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDTT), Ahmad Riza Patria, menyampaikan gagasan inovatif terkait evaluasi kinerja para pejabat negara. Dalam sebuah acara peluncuran program bantuan hukum desa di Jakarta, Riza Patria melontarkan ide agar kontribusi nyata terhadap kemajuan desa menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pejabat.

Dalam pidatonya, Wamendes PDTT menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memajukan desa. Ia menyoroti perlunya perubahan paradigma, di mana setiap pejabat, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa. Menurutnya, desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa, sehingga perhatian dan dukungan dari seluruh elemen pemerintahan sangatlah krusial.

"Saya sedang merancang sebuah aturan baru yang mengharuskan seluruh pejabat untuk memiliki kepedulian dan kontribusi nyata terhadap desa," ujar Riza Patria. Ia menambahkan, aturan ini nantinya akan menjadi landasan bagi evaluasi kinerja pejabat, di mana keberhasilan mereka dalam memajukan desa akan menjadi salah satu pertimbangan penting.

Lebih lanjut, Wamendes PDTT menjelaskan bahwa gagasan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh desa. Ia menyadari bahwa dengan sumber daya yang terbatas, diperlukan inovasi dan terobosan untuk tetap dapat mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pejabat untuk berpikir kreatif dan mencari cara-cara baru untuk memberikan kontribusi positif bagi desa.

Selain itu, Riza Patria juga menyinggung mengenai kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengakui bahwa kebijakan ini berdampak pada alokasi anggaran untuk desa. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung pembangunan desa, dan akan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi tantangan anggaran yang ada.

Wamendes PDTT juga menyoroti pentingnya pendampingan hukum bagi desa. Ia menjelaskan bahwa banyak desa yang menghadapi permasalahan hukum, baik terkait dengan pengelolaan aset desa, penyelesaian sengketa lahan, maupun masalah lainnya. Oleh karena itu, ia mengapresiasi inisiatif peluncuran pos bantuan hukum desa, yang diharapkan dapat memberikan akses layanan hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa.

Dalam kesempatan tersebut, Riza Patria juga mengajak para kepala daerah untuk berperan aktif dalam memajukan desa. Ia menekankan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan program-program pembangunan di tingkat desa, serta memastikan bahwa anggaran desa digunakan secara efektif dan efisien. Ia juga meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa tertinggal, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa tersebut.

Gagasan Wamendes PDTT ini tentu saja menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang mendukung penuh, ada pula yang skeptis dan meragukan efektivitasnya. Namun demikian, satu hal yang pasti, gagasan ini telah memicu diskusi yang konstruktif mengenai pentingnya pembangunan desa, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Evaluasi Kinerja Pejabat: Kontribusi terhadap kemajuan desa menjadi salah satu indikator utama.
• Sinergi Pemerintah: Pentingnya kerjasama antara pusat dan daerah dalam pembangunan desa.
• Inovasi Anggaran: Mencari solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran desa.
• Pendampingan Hukum: Menyediakan akses layanan hukum yang mudah bagi masyarakat desa.
• Peran Kepala Daerah: Mengkoordinasikan program pembangunan dan memastikan efisiensi anggaran desa.

Dengan adanya gagasan ini, diharapkan pembangunan desa dapat menjadi prioritas utama bagi seluruh elemen pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.