Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menunjukkan perubahan signifikan dalam pandangannya terhadap kebijakan pendidikan di provinsi tersebut. Sebelumnya dikenal vokal dalam mengkritisi berbagai program yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini Ono Surono justru menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan baru mengenai penyesuaian jam masuk sekolah.

Kebijakan ini, tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK, merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari kebijakan ini adalah memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB untuk seluruh jenjang pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa perubahan ini akan mengoptimalkan kemampuan belajar siswa di pagi hari serta berkontribusi pada pembentukan karakter yang selaras dengan nilai-nilai Panca Waluya.

Ono Surono menjelaskan bahwa kebijakan jam masuk sekolah yang lebih awal ini selaras dengan penerapan jam malam. Menurutnya, siswa diharapkan dapat memiliki waktu istirahat yang cukup agar dapat bangun lebih pagi dan siap mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ia juga menambahkan bahwa dengan pengaturan hari sekolah dari Senin hingga Jumat, kegiatan belajar dapat dimaksimalkan, sementara akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar kurikulum akademik.

"Pada hari-hari sekolah, yaitu Senin-Jumat, anak-anak harus tidur cukup dan bangun pagi untuk sekolah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa waktu sekolah dari Senin hingga Jumat dapat dimaksimalkan untuk kegiatan belajar, sementara Sabtu dan Minggu dapat difokuskan pada kegiatan di luar akademik.

Perubahan sikap Ono Surono ini menarik perhatian, terutama karena sebelumnya ia dikenal sebagai tokoh yang kerap mengkritik kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi. Bahkan, Dedi Mulyadi sendiri sempat menyindir Ono Surono dalam sebuah pidato, menyinggung sikap walk out yang pernah dilakukan Ono di masa lalu.

Salah satu contoh kritikan pedas Ono Surono terhadap kebijakan Dedi Mulyadi adalah penolakannya terhadap program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Ono Surono menilai program tersebut tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak-hak anak. Ia bahkan menyatakan dukungannya terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.

• KPAI menemukan indikasi pemaksaan terhadap siswa untuk mengikuti program dengan ancaman tidak naik kelas.
• KPAI menemukan ketidaknyamanan siswa selama mengikuti program barak militer.

Ono Surono menegaskan bahwa dirinya akan mendukung KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program tersebut kepada gubernur.

Perubahan sikap Ono Surono dari seorang kritikus menjadi pendukung kebijakan jam masuk sekolah ini memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini merupakan bentuk rekonsiliasi politik, ataukah Ono Surono benar-benar meyakini bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pendidikan di Jawa Barat? Hanya waktu yang dapat menjawab pertanyaan ini.