Penyelidikan Kasus Kemasan Minyakita: Sanksi Tegas Ditegaskan, Investigasi Berlanjut

Temuan adanya kecurangan isi kemasan minyak goreng Minyakita, yang seharusnya berukuran 1 liter namun hanya berisi 750-800 mililiter, telah memicu reaksi keras dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan tersebut. "Ya kalau ada yang curang, penjarakan!" tegas Zulhas saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/3/2025). Pernyataan tersebut menyusul inspeksi mendadak (sidak) Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/3/2025), yang menemukan penyimpangan volume Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sidak tersebut mengungkap bahwa Minyakita produksi PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari dijual dengan harga Rp 18.000 per liter, melebihi HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Lebih lanjut, Amran menyatakan, "Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat." Ketiga perusahaan tersebut kini tengah menjadi sorotan dan proses penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan. Selain itu, kasus serupa sebelumnya telah melibatkan PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang terbukti beroperasi tanpa izin edar dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan kini telah ditutup.

Kementerian Perdagangan (Kemendag), melalui Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Moga Simatupang, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap PT Artha Eka Global Asia telah dilakukan pada 6 dan 7 Maret 2025. Namun, pihak Kemendag menemukan kendala karena pabrik perusahaan tersebut telah berpindah lokasi dari Depok ke Karawang. Moga menjelaskan bahwa proses penindakan memerlukan beberapa tahapan, termasuk gelar perkara, klarifikasi, dan pengumpulan barang bukti sebelum sanksi dapat diterapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan. "Dalam proses pengawasan tidak bisa dikenakan sanksi langsung bagi pelaku usaha agar menimbulkan efek jera, harus melalui beberapa tahapan," jelas Moga.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap produsen dan distributor bahan pokok, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi konsumen dan menindak tegas pelaku usaha yang melakukan kecurangan. Proses investigasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat, serta memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat luas. Langkah-langkah yang diambil pemerintah juga meliputi penelusuran terhadap seluruh rantai pasok Minyakita untuk mencegah terulangnya praktik curang serupa di masa mendatang. Ke depannya, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas di sektor ini menjadi kunci untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah:

• PT Artha Eka Global Asia
• Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN)
• PT Tunasagro Indolestari
• PT Navyta Nabati Indonesia (NNI) (kasus sebelumnya)

Lembaga Pemerintah yang Terlibat:

• Kementerian Koordinator Bidang Pangan
• Kementerian Pertanian
• Kementerian Perdagangan
• Bareskrim Polri