Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Tim Pengawas (Timwas) Haji memberikan peringatan terkait antisipasi kepadatan di Mina. Peringatan ini muncul setelah pembatalan skema tanazul, sebuah rencana pemulangan jemaah haji lebih awal ke hotel di Makkah usai melaksanakan jumrah aqobah, yang sebelumnya diharapkan dapat mengurai kepadatan di Mina saat puncak haji 2025.

Skema tanazul sendiri memungkinkan jemaah haji yang telah menyelesaikan lempar jumrah aqobah untuk segera beristirahat di hotel yang berlokasi relatif dekat dengan Mina. Namun, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan bahwa meskipun skema ini batal, jemaah yang semula terdaftar dalam program tanazul tetap akan mendapatkan haknya berupa tenda dan kasur di Mina. Lebih lanjut, alokasi makanan yang sebelumnya diperuntukkan bagi jemaah tanazul di hotel, akan dialihkan dan didistribusikan ke tenda masing-masing jemaah.

Menanggapi pembatalan skema tanazul, anggota Timwas Haji DPR RI, An'im Falachuddin, mendesak pihak syarikah untuk melakukan persiapan matang terkait fasilitas mabit di Mina. Ia menyoroti keluhan umum terkait antrean panjang di kamar mandi dan meminta agar masalah ini tidak terulang kembali.

"Soal kekurangan air di tenda-tenda. Jangan sampai hal itu terjadi. Termasuk soal ketepatan waktu pengiriman konsumsi. Jangan sampai kekurangan air itu yang paling fatal, kemudian lagi konsumsi jangan sampai terjadi lagi keterlambatan pengiriman konsumsi, itu yang kami wanti-wanti betul," tegas An'im di Makkah, Rabu (4/6/2025).

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penundaan pelaksanaan skema tanazul ini didasarkan pada pertimbangan dari Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, keputusan ini diambil demi kemaslahatan seluruh jemaah haji Indonesia.

"Menteri Urusan Haji membayangkan lebih dari 30 ribu akan melakukan tanazul bersamaan semua negara lain juga akan melakukan seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjadi pemadatan jalanan dan takutnya nanti ada chaos segala macam," ujar Nasaruddin Umar.

Dengan demikian, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan tanazul guna mencegah potensi masalah yang mungkin timbul akibat konsentrasi pergerakan jemaah.