Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali gagal mencapai kesepakatan mengenai resolusi gencatan senjata di Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi yang diajukan. Pemungutan suara yang berlangsung pada hari Rabu (4/6) waktu setempat menunjukkan dukungan kuat dari mayoritas anggota DK PBB, dengan 14 negara memberikan suara setuju. Namun, veto dari Amerika Serikat, sebagai salah satu anggota tetap DK PBB, menggagalkan adopsi resolusi tersebut.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Gaza. Selain itu, resolusi tersebut juga menuntut pembebasan tanpa syarat seluruh sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lainnya, serta pencabutan semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza yang kini dilanda krisis kemanusiaan yang parah.

Menanggapi veto tersebut, kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan yang mengecam keras tindakan Amerika Serikat. Hamas menuduh Washington telah memberikan "legitimasi pada genosida" dan mendukung agresi Israel, serta merasionalisasi kelaparan, kehancuran, dan pembunuhan massal di Gaza. Hamas juga menyebut veto tersebut sebagai "noda baru pada catatan etika Amerika Serikat".

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, membela keputusan negaranya dengan menyatakan bahwa resolusi tersebut "kontraproduktif" dan menargetkan Israel. Rubio menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mendukung teks apapun yang menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Rubio juga menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk terus mendukung Israel di PBB.

Veto ini merupakan tindakan pertama Washington di DK PBB sejak Presiden Donald Trump menjabat pada bulan Januari. Tindakan ini semakin mempertegas posisi Amerika Serikat sebagai pendukung utama Israel di panggung internasional, meskipun menghadapi tekanan internasional yang meningkat untuk mengakhiri konflik di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Konflik di Gaza telah berlangsung selama berbulan-bulan dan menyebabkan ribuan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang meluas. Distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza juga terhambat, memperburuk kondisi kehidupan warga sipil di wilayah tersebut.