Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan dua pejabat tingginya. Keputusan ini diambil setelah terungkapnya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kedua oknum tersebut.

Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kedua pejabat yang menduduki posisi eselon tertentu, diduga kuat telah melakukan praktik pemerasan dengan menjanjikan kemudahan akses proyek di lingkungan Kementan kepada pihak eksternal. Sebagai imbalannya, mereka meminta sejumlah uang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Modusnya, mereka menjanjikan dapat memenangkan proyek di Kementan dengan meminta imbalan sebesar Rp 27 miliar. Sejauh ini, sudah ada realisasi pembayaran sebesar Rp 10 miliar," ungkap Amran di Jakarta, Rabu (3/6/2025).

Amran menjelaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya bersih-bersih yang terus dilakukan di internal Kementan. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan petani dan konsumen.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Sektor pertanian adalah sektor vital bagi negara, dan kami akan memastikan bahwa kepentingan petani dan konsumen selalu menjadi prioritas utama," tegasnya.

Selain kasus pemerasan proyek ini, Amran juga mengungkapkan bahwa Satgas Pangan telah berhasil mengungkap sejumlah kasus penyelewengan di sektor pertanian, termasuk kasus pupuk ilegal dan penimbunan minyak goreng. Sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus tersebut.

Kementan berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan memperketat sistem internal guna mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di masa mendatang. Amran juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyimpangan di sektor pertanian.

"Saya meminta kepada seluruh masyarakat, khususnya para petani dan konsumen, untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan adanya praktik-praktik yang merugikan di sektor pertanian. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan sektor pertanian yang bersih, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Tindakan tegas yang diambil oleh Kementan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.