Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan menyerahkan Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan pada tanggal 3 Juni 2025, di Paris, Prancis, bertepatan dengan rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Initial Memorandum merupakan salah satu syarat utama dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD. Dokumen ini memuat 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan ke dalam 32 topik. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi mandiri (self-assessment) yang dilakukan Indonesia untuk mengukur kesesuaian kebijakan nasional dengan standar dan instrumen yang ditetapkan oleh OECD.

Proses penyusunan Initial Memorandum melibatkan Tim Nasional Aksesi OECD yang dibentuk setelah adopsi Peta Jalan Aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024. Airlangga Hartarto menekankan pentingnya kunjungan kerja ke Paris, yang difokuskan pada penyerahan Initial Memorandum sebagai pemenuhan persyaratan aksesi OECD.

Indonesia mencatatkan diri sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan Initial Memorandum untuk aksesi OECD. Negara lain di kawasan yang juga menyatakan minatnya untuk bergabung dengan OECD antara lain Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura. Thailand saat ini masih dalam tahap awal dan belum menyerahkan Initial Memorandum, serta belum menerima roadmap dari OECD. Hal ini mendorong Thailand untuk berkonsultasi dengan Indonesia mengenai proses yang berlaku di OECD.

Kendati penyerahan Initial Memorandum merupakan langkah maju yang signifikan, proses aksesi keanggotaan penuh OECD masih memerlukan waktu. Beberapa negara bahkan membutuhkan waktu 5 hingga 10 tahun untuk menyelesaikan seluruh tahapan. Sebagai contoh, Argentina masih terus berproses dengan Initial Memorandum yang diajukan sejak tahun 2022.

Airlangga Hartarto tetap optimis bahwa Indonesia akan berhasil menjadi anggota penuh OECD. Optimisme ini didasarkan pada respons positif dari OECD terhadap kualitas Initial Memorandum yang dinilai relatif baik, dengan sekitar 80 persen kebijakan telah selaras dengan standar yang diharapkan. Keanggotaan Indonesia di OECD diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam perumusan kebijakan global yang lebih adil, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai representasi dari Global South dalam forum internasional.

Berikut adalah daftar kebijakan prioritas yang tercantum dalam Initial Memorandum:

• Reformasi kebijakan fiskal
• Peningkatan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan
• Pengembangan infrastruktur berkelanjutan
• Peningkatan daya saing industri
• Promosi inovasi dan teknologi
• Peningkatan tata kelola pemerintahan
• Pemberantasan korupsi
• Perlindungan lingkungan hidup
• Peningkatan kualitas layanan kesehatan
• Pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan