markdown Presiden Prabowo Subianto menghadapi ekspektasi tinggi sejak menjabat pada Oktober 2024, terutama terkait kebijakan ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan domestik, publik menantikan solusi konkret dari pemimpin baru ini. Janji kampanye tentang stimulus ekonomi besar-besaran menjadi sorotan, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan.

Stimulus ekonomi, sebagai alat kebijakan fiskal, memerlukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, dan target sektoral yang jelas. Artikel ini menganalisis arah, desain, dan pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi era Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan 2025, serta dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Latar Belakang Ekonomi

Sebelum peluncuran stimulus, ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang stabil namun belum optimal. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat sebesar 4,7 persen, di bawah target yang diharapkan. Pada triwulan I-2025, pertumbuhan mencapai 4,87 persen (y-on-y). Beberapa faktor penyebab pertumbuhan yang belum maksimal ini meliputi:

• Pelemahan konsumsi rumah tangga akibat harga barang pokok yang tinggi dan beban ekonomi pascapandemi.
• Ketergantungan pada ekspor komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
• Investasi yang stagnan karena ketidakpastian iklim politik dan ekonomi pasca-Pemilu 2024.
• Ketimpangan ekonomi antarwilayah yang menyebabkan pertumbuhan terpusat di Pulau Jawa.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen, dan kemiskinan ekstrem belum mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini menuntut tindakan cepat dan tepat dari pemerintah.

Paket Stimulus Ekonomi Juni 2025

Pada awal Juni 2025, Presiden Prabowo mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun. Tujuan utama dari paket ini adalah menjaga momentum pertumbuhan nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat. Paket stimulus ini terdiri dari lima program utama:

1. Diskon Transportasi Umum:

   • Diskon 30 persen untuk tiket kereta api.
   • Diskon 50 persen untuk tiket angkutan laut.
   • Fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 6 persen untuk tiket pesawat.
   • Anggaran yang dialokasikan: Rp 940 miliar.

2. Diskon Tarif Tol:

   • Diskon 20 persen untuk tarif tol.
   • Target penerima: 110 juta pengendara selama libur sekolah (Juni-Juli 2025).
   • Anggaran yang dialokasikan: Rp 650 miliar.

3. Penebalan Bantuan Sosial:

   • Tambahan bantuan tunai Rp 200.000/bulan selama dua bulan.
   • Bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama Juni-Juli 2025.
   • Total anggaran: Rp 11,93 triliun.

4. Bantuan Subsidi Upah:

   • Subsidi upah senilai Rp 300.000/bulan selama dua bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.
   • Bantuan juga diberikan kepada 288.000 guru honorer di Kemendikdasmen dan 277.000 guru di Kemenag.
   • Anggaran: Rp 10,72 triliun, disalurkan sekaligus pada Juni 2025 dari APBN.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK:

   • Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan.
   • Anggaran: Rp 200 miliar, berasal dari non-APBN.

Paket stimulus ini dijalankan bersamaan dengan program prioritas pemerintah seperti program makan bergizi gratis, penguatan koperasi, pembangunan perumahan rakyat, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Potensi dan Tantangan

Dalam jangka pendek, stimulus ini berpotensi memberikan dampak positif, termasuk:

• Peningkatan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
• Stabilisasi harga dan permintaan domestik, terutama bagi kelompok rentan.
• Peningkatan mobilitas masyarakat melalui subsidi transportasi, yang mendorong ekonomi regional.

Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa stimulus ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 hingga mencapai 5 persen.

Secara struktural, kebijakan ini berpotensi mendorong penurunan angka kemiskinan melalui penguatan bansos dan program makan bergizi gratis. Selain itu, diharapkan terjadi perbaikan kualitas SDM melalui intervensi gizi dan bantuan kepada guru, serta penguatan sektor informal dan UMKM melalui peningkatan permintaan.

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk:

• Keterbatasan anggaran, mengingat pemerintah juga melakukan pemangkasan belanja sebesar Rp 306,69 triliun.
• Risiko ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos dan subsidi.
• Ancaman inflasi jika peningkatan konsumsi tidak diimbangi dengan kapasitas produksi.

Beberapa pengamat menilai bahwa paket stimulus ini lebih bersifat konsumtif dan kurang menyentuh aspek fundamental ekonomi. Mereka menyarankan agar stimulus lebih diarahkan pada insentif pajak untuk barang konsumsi rumah tangga guna meningkatkan daya beli, serta memperluas bantuan subsidi upah untuk kelas menengah dan pekerja sektor informal akibat banyaknya PHK.

Kesimpulan

Stimulus ekonomi Presiden Prabowo pada Juni 2025 merupakan langkah fiskal strategis untuk mengatasi ancaman perlambatan ekonomi. Dengan fokus pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan sektor produktif, stimulus ini berpotensi memperkuat daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan mempercepat pertumbuhan inklusif. Keberhasilan program ini bergantung pada efektivitas implementasi, ketepatan sasaran, dan kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Jika dijalankan dengan baik, stimulus ini dapat menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.