Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tengah menggagas program jaminan kesehatan hewan peliharaan, khususnya ditujukan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya perawatan hewan yang seringkali menjadi kendala bagi pemilik yang kurang mampu. Hardiyanto Kenneth, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P, menyatakan bahwa banyak pecinta hewan, terutama mereka yang aktif menyelamatkan dan merawat hewan liar, membutuhkan dukungan finansial untuk memberikan perawatan yang layak.

Kenneth menuturkan bahwa program jaminan kesehatan hewan ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perawatan bagi para pemilik hewan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Program ini direncanakan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan peliharaan menggunakan microchip, yang berfungsi sebagai basis data terpusat. Implementasi microchip akan menjadi langkah awal dalam pendataan hewan peliharaan di Jakarta, mencakup informasi penting seperti identitas pemilik, jenis hewan, riwayat vaksinasi (khususnya rabies), dan status sterilisasi. Data ini akan mempermudah identifikasi dan pengelolaan populasi hewan peliharaan di ibu kota. Kenneth juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi pelayanan kesehatan hewan di seluruh Indonesia, bahkan berstandar internasional.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa program microchip dan jaminan kesehatan hewan akan diawali dengan studi kelayakan pada tahun 2025, diikuti dengan uji coba pada tahun 2026. Program jaminan kesehatan hewan akan diprioritaskan bagi hewan yang telah dipasangi microchip untuk memastikan pendataan yang akurat dan efisien. Pemasangan microchip ini akan menjadi syarat utama bagi hewan peliharaan yang ingin mendapatkan layanan jaminan kesehatan, sehingga tercipta sistem yang terstruktur dan terdata dengan baik.