Pencabutan larangan kegiatan pemerintah daerah di hotel disambut antusias oleh pelaku industri perhotelan di Aceh. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Aceh menyatakan apresiasi atas keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperbolehkan kembali pemerintah daerah menyelenggarakan acara di hotel.

Keputusan ini dianggap sebagai angin segar bagi industri perhotelan yang sebelumnya mengalami dampak signifikan akibat pembatasan tersebut. Banyak hotel di Aceh yang terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan karyawan, untuk menekan biaya operasional.

"Kami sangat menyambut baik keputusan ini dan berharap dapat segera diimplementasikan," ujar Caretaker Ketua PHRI Aceh, Denny S Wardhana. "Saat ini, terdapat delapan hotel di Aceh yang telah terdampak, dan kami terus mengumpulkan data mengenai dampak yang lebih luas."

Denny menambahkan bahwa bisnis perhotelan di Aceh sedang mengalami masa sulit, diperparah dengan kurangnya perkembangan sektor industri dan pariwisata. PHRI Aceh berharap kebijakan baru ini dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan industri perhotelan dan mampu menyerap tenaga kerja di Aceh.

CEO Calandra Management Hospitality Aceh, Iwan Wahyudi, juga menyambut positif kebijakan tersebut. Dua hotel yang dikelolanya terpaksa melakukan efisiensi akibat larangan sebelumnya. "Kami harus memutar otak untuk menjaga bisnis tetap bertahan. Izin dari Mendagri ini tentu sangat melegakan," ungkap Iwan.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam acara Musrenbang di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak berlebihan. Penjelasan ini sekaligus mengklarifikasi kebijakan efisiensi yang sempat diterapkan pemerintah pusat.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran," tegas Tito saat itu. Ia menambahkan bahwa efisiensi dilakukan untuk kepentingan rakyat, namun tidak berarti melarang kegiatan di hotel dan restoran secara total. "Silakan, asalkan tidak berlebihan," pungkasnya.