Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di kancah internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa delegasi Indonesia akan bertolak ke Washington D.C. minggu depan untuk melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait tarif impor.

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari perundingan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada bulan April lalu. Agenda utama dalam perundingan ini adalah meyakinkan Pemerintah AS untuk tidak memberlakukan tarif impor sebesar 32% terhadap produk-produk asal Indonesia. Pemberlakuan tarif ini, yang diinisiasi oleh mantan Presiden Donald Trump, dinilai dapat merugikan ekspor Indonesia dan mempengaruhi neraca perdagangan kedua negara.

Dalam keterangan persnya yang disampaikan secara virtual pada hari Rabu (4/6/2025), Airlangga Hartarto menegaskan bahwa negosiasi dengan pihak AS akan mencakup berbagai aspek penting, tidak hanya terbatas pada tarif impor. Isu-isu lain seperti hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi juga akan menjadi fokus pembahasan dalam perundingan tersebut.

Pemerintah Indonesia menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan negosiasi. Langkah-langkah konkret terus diupayakan untuk mempercepat penyelesaian perundingan ini, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal bagi perdagangan Indonesia di pasar global, termasuk Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia telah menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Airlangga Hartarto dan Duta Besar Jameson Greer, perwakilan dari USTR, di sela-sela pertemuan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) di Paris, Prancis. Duta Besar Greer mengapresiasi proposal yang diajukan oleh Indonesia dan menilai proposal tersebut sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak Amerika.

Selain berupaya menyelesaikan masalah tarif impor dengan AS, Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Status keanggotaan OECD akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, termasuk peningkatan daya saing ekonomi, akses ke pasar global yang lebih luas, dan peningkatan standar tata kelola pemerintahan.

Indonesia saat ini menjadi salah satu dari 18 negara yang dinilai telah mencapai kemajuan signifikan dalam proses menuju keanggotaan OECD. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh OECD, dengan harapan dapat segera menjadi anggota organisasi tersebut.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan AS dan menjadi anggota OECD:

• Negosiasi Tarif Impor: Delegasi Indonesia akan melanjutkan negosiasi dengan AS untuk menghindari pemberlakuan tarif impor sebesar 32%.
• Prioritas Kepentingan Nasional: Pemerintah Indonesia menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan negosiasi.
• Persiapan Keanggotaan OECD: Indonesia aktif mempersiapkan diri untuk menjadi anggota OECD, yang akan memberikan banyak manfaat bagi perekonomian nasional.
• Dokumen USTR: Indonesia telah menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).

Dengan langkah-langkah strategis dan negosiasi yang intensif, Pemerintah Indonesia optimis dapat mencapai hasil yang menguntungkan bagi perekonomian nasional dan memperkuat posisinya di kancah internasional.