BSU Dinilai Efektif Jangka Pendek, Industri Hotel Harapkan Solusi Penghasilan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai salah satu dari lima paket stimulus ekonomi terbaru. Inisiatif ini dirancang untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif selama periode Juni dan Juli.

Program subsidi upah ini menargetkan sekitar 17,3 juta pekerja dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 3,5 juta. Setiap penerima akan menerima subsidi sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan, sehingga total bantuan yang diberikan mencapai Rp 600 ribu. Salah satu syarat utama untuk menerima BSU adalah bekerja di sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk sektor pariwisata.

Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), memberikan tanggapannya terhadap kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa PHRI masih belum sepenuhnya memahami mekanisme teknis pelaksanaan BSU. Menurutnya, subsidi ini cenderung lebih banyak dinikmati oleh pekerja di daerah dengan upah minimum yang lebih rendah.

"Saya belum sepenuhnya memahami bagaimana subsidi ini akan didistribusikan. Dengan batasan gaji di bawah Rp 3,5 juta, kemungkinan besar subsidi ini akan lebih banyak diterima di daerah-daerah dengan upah minimum yang sesuai," ujarnya.

Walaupun BSU memberikan bantuan sementara bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Hariyadi menekankan bahwa manfaatnya hanya bersifat jangka pendek. Ia khawatir bahwa setelah periode subsidi berakhir, para pekerja akan kembali menghadapi situasi yang sama.

"Tentu saja ini membantu, tetapi program ini hanya solusi sementara. Yang benar-benar dibutuhkan adalah pekerjaan dengan penghasilan yang stabil," tambahnya.

Oleh karena itu, Hariyadi menyarankan agar pemerintah fokus pada penciptaan lapangan kerja yang menarik investasi untuk solusi yang lebih berkelanjutan.

"Skema seperti BSU hanya efektif dalam jangka pendek karena keterbatasan anggaran. Prioritas utama haruslah menciptakan lapangan kerja dan mendorong regulasi yang memudahkan investasi," pungkasnya.

PHRI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif untuk mendukung kesejahteraan pekerja di sektor perhotelan dan restoran. Solusi yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif yang lebih besar dan lebih lama bagi para pekerja dan industri secara keseluruhan.