Guru Lulusan PPG Diprioritaskan dalam Seleksi Pengajar Sekolah Rakyat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam program Sekolah Rakyat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan diprioritaskan dalam seleksi pengajar.
"Guru yang disiapkan sudah kita bicarakan prosesnya, dan nanti ada kolaborasi," ujar Nunuk Suryani dalam forum bersama wartawan pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan di Sekolah Rakyat. Guru-guru yang terpilih nantinya akan berperan penting dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi siswa.
Kriteria dan Proses Seleksi Guru
Proses seleksi akan melibatkan guru-guru yang telah memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik). "Dari kandidat kami yang sudah berserdik, akan disiapkan tiga kali lipat jumlahnya untuk diseleksi oleh Kemensos," jelas Nunuk. Prioritas diberikan kepada lulusan PPG karena mereka dinilai lebih siap untuk ditempatkan di daerah-daerah yang kekurangan guru, lokasi Sekolah Rakyat.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) akan membuka formasi berdasarkan usulan dari Kemensos. KemenpanRB juga akan membentuk panitia perekrutan yang melibatkan Kemendikbudristek. Pada tahap awal, program ini akan mencakup 100 lokasi sekolah dengan perkiraan jumlah guru yang dibutuhkan mencapai 1.514 orang.
Mengapa Lulusan PPG Dipilih?
Alasan utama melibatkan guru-guru fresh graduate adalah karena kesiapan mereka untuk mengajar dan menetap di asrama. "Mereka akan tinggal, akan dites kemampuannya, dites kemampuan bahasa Inggris, dites karakter, mereka harus tinggal di asrama, dan mendampingi anak-anak," terang Nunuk. Kriteria ini penting karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama, di mana guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mendampingi siswa secara intensif.
Sekolah Rakyat: Pendidikan untuk Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2025. Siswa yang akan bersekolah di sini berasal dari keluarga miskin dan sangat miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setiap sekolah diperkirakan akan menampung sekitar 1.000 siswa dan tersebar di 100 titik di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat akan menggunakan fasilitas yang inovatif. Setiap siswa akan dilengkapi dengan iPad sebagai platform untuk mencatat dan belajar.
"Sekolah ini, sistem yang dipakai mulai dari guru, alat, materi termasuk pelajaran-pelajaran yang akan diberikan adalah unggulan. Kalau di sekolah formal hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, ini akan mendapatkan pendidikan karakter kebangsaan, karakter keagamaan termasuk kemampuan profesional. Jadi sudah siap kerja," jelas Agus, seperti dikutip dari laman Kemensos.
Proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Verifikasi dilakukan dengan survei langsung ke tempat tinggal siswa dan melalui asesmen.
Konsep Sekolah Rakyat yang berasrama mengharuskan guru untuk siap tinggal di sekolah dan mendampingi siswa secara penuh. "Perintah Pak Presiden, Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang betul-betul tidak mampu," tegas Agus.