Serikat buruh mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk untuk menunjukkan keseriusan dalam mengkaji dan mengusulkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, seorang aktivis buruh yang tewas pada tahun 1993. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Pemkab Nganjuk lebih fokus pada pencitraan daripada upaya konkret untuk menghormati perjuangan Marsinah.

Suyadi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Buruh Indonesia (FBI) Jawa Timur, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkab Nganjuk yang dinilai lambat dalam membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Pembentukan tim ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional. Suyadi mempertanyakan komitmen politik Pemkab Nganjuk terhadap isu ini.

"Pemerintah Kabupaten Nganjuk ini kan memang tidak mikir soal yang begitu. Dia kan mikir pencitraan," ujar Suyadi.

Suyadi mencontohkan insiden saat peringatan May Day, di mana kegiatan ziarah ke makam Marsinah yang diinisiasi oleh elemen buruh justru dimanfaatkan oleh Pemkab Nganjuk untuk memasang spanduk. Tindakan ini dianggap sebagai upaya pencitraan semata dan menimbulkan kekecewaan di kalangan buruh.

"(Ziarah) ke Makam Marsinah itu kan kita yang gagas. Setelah saya share di grup-grup, baru pemerintah daerah atas nama Bupati Nganjuk masang spanduk itu. Makanya sempat saya marah-marah waktu ketemu di Makam Marsinah," ungkapnya.

FBI, meskipun belum mengajukan usulan secara tertulis, mendesak Pemkab Nganjuk untuk segera mengambil langkah konkret. Suyadi juga menyoroti kurangnya koordinasi antar organisasi serikat buruh di Nganjuk dalam upaya pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah. Ia menyerukan kepada seluruh organisasi serikat buruh untuk mengesampingkan ego sektoral dan bersatu demi tujuan yang lebih besar.

"Kita lepaskanlah itu semua (ego sektoral masing-masing), yang penting menjadikan Marsinah sebagai pahlawan buruh itu penting," tegasnya.

Sebelumnya, dukungan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Endah Sri Murtini. Endah menyatakan kebanggaannya terhadap Marsinah dan menganggap perjuangannya sebagai pelajaran berharga bagi perempuan Indonesia, khususnya di Nganjuk.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk, Darmantono, terkait perkembangan pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Marsinah belum mendapatkan respons.