Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Gang Mukami, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, pada Rabu (4/6/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan teguran keras kepada Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BPP) Jawa II, Mulya Permana, atas kurangnya pemahaman mengenai kondisi lapangan.

Inspeksi ini merupakan bagian dari evaluasi Program Bebenah Kampung, sebuah inisiatif kolaboratif antara Kementerian PUPR, Yayasan Buddha Tzu Chi, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah melalui perbaikan tempat tinggal yang layak.

Ketegangan terjadi saat Maruarar, yang akrab disapa Ara, mempertanyakan kriteria pemilihan rumah yang mendapatkan bantuan renovasi. Ia menekankan pentingnya memastikan program ini tepat sasaran, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan. Ara tidak menerima jawaban yang memuaskan dari Mulya Permana, sehingga memicu teguran.

"Kriterianya harus jelas, prioritaskan rumah yang tidak layak huni dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Jangan sampai orang kaya atau menengah yang mendapatkan bantuan ini, itu tidak adil," tegas Ara.

Untuk membuktikan kondisi di lapangan, Ara mengajak Mulya Permana, bersama dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, dan perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi, untuk meninjau rumah lain yang menjadi target renovasi. Namun, rumah tersebut terkunci dan dari luar tampak masih layak huni, sehingga semakin memperkuat dugaan Ara bahwa Mulya Permana kurang memahami kondisi sebenarnya.

"Apakah Bapak sudah turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi rumah-rumah ini? Jika sudah, seharusnya Bapak bisa menjawab pertanyaan saya dengan jelas," tanya Ara dengan nada tinggi.

Ara semakin geram ketika Mulya Permana memberikan jawaban yang berbelit-belit dan mengakui belum pernah masuk ke dalam rumah yang dimaksud.

"Sudah, jangan banyak bicara lagi! Ini membuktikan bahwa Bapak tidak pernah melakukan pengecekan langsung ke lapangan," ujar Ara dengan tegas.

"Saya ingin bersikap sportif. Bapak, sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, mengatakan bahwa rumah ini tidak layak huni padahal belum pernah masuk dan bertemu dengan penghuninya. Ke depannya, Bapak harus lebih sering turun ke lapangan, bertemu langsung dengan masyarakat, dan melihat kondisi rumah dari dalam. Ini peringatan keras untuk Bapak. Saya saja menyempatkan diri untuk mengecek lapangan, apalagi Bapak!" lanjutnya.

Setelah rumah berhasil dibuka, Ara mengakui bahwa bagian dalam rumah tersebut memang memerlukan renovasi.

"Dari luar memang terlihat layak, dan bagian bawahnya masih cukup bagus. Namun, setelah naik ke lantai atas, ternyata banyak kebocoran dan kerusakan, serta minim pencahayaan. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa rumah ini memang layak untuk direnovasi," jelasnya.

Ara meminta semua pihak yang terlibat dalam program ini untuk mempercepat proses renovasi 500 unit rutilahu di Kota Bandung, dengan target penyelesaian pada Oktober 2025. Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, baru 11 rumah yang telah diproses dalam waktu satu bulan.

"Saya menargetkan, setidaknya pada bulan Juli 2025, sudah ada 100 unit rutilahu yang selesai direnovasi, sehingga target keseluruhan dapat tercapai," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya verifikasi langsung di lapangan agar program ini tepat sasaran dan menghindari polemik data.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan target renovasi 500 unit rutilahu sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

"Kita harus bersama-sama mempercepat renovasi 500 rumah ini, karena ini adalah hak rakyat. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Saya optimis, satu bulan satu lokasi bisa diselesaikan," pungkasnya.