Meskipun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan dan rapat di hotel serta restoran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil sikap berbeda. Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Armuji, menegaskan bahwa Pemkot tidak berencana untuk memanfaatkan fasilitas hotel atau restoran sebagai lokasi rapat.

Menurut Armuji, keputusan ini didasari oleh ketersediaan ruang rapat yang memadai dan representatif di lingkungan Pemkot sendiri. Ia menekankan bahwa selama ini, Pemkot Surabaya selalu mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada untuk kegiatan internal. Selain itu, Armuji menyoroti komitmen Pemkot untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Selama ini, Pemkot selalu melibatkan UMKM dalam penyediaan konsumsi untuk berbagai kegiatan, termasuk rapat. Dengan demikian, Pemkot Surabaya memilih untuk tetap setia pada praktik ini dan tidak beralih ke hotel atau restoran.

"Kita enggak (akan) pernah rapat di hotel atau di restoran," tegasnya. Menurutnya, untuk menghidupkan kembali ekonomi hotel dan restoran, bukan dengan kedatangan para pejabat yang melakukan rapat, tetapi karena daya beli masyarakat. Bagi Armuji, upaya menghidupkan kembali sektor perhotelan dan restoran tidak seharusnya bergantung pada kegiatan rapat pemerintah. Ia berpendapat bahwa faktor utama yang akan mendorong pemulihan ekonomi di sektor ini adalah peningkatan daya beli masyarakat secara umum. Pemkot Surabaya lebih memilih untuk fokus pada program-program yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan berdampak positif pada sektor perhotelan dan restoran.

Armuji menambahkan bahwa Pemkot Surabaya akan terus berupaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi UMKM dan sektor-sektor lainnya. Ia meyakini bahwa dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan dukungan yang tepat kepada UMKM, Surabaya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keputusan Pemkot Surabaya ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan anggaran dan mendukung perekonomian lokal. Meskipun Mendagri memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memanfaatkan hotel dan restoran, Pemkot Surabaya memilih untuk tetap fokus pada efisiensi dan pemberdayaan UMKM.