Jakarta - Peluncuran Pusat Data Nasional (PDN), sebuah proyek strategis yang semula dijadwalkan beroperasi pada awal Juni 2025, terpaksa mengalami penundaan. Pemerintah saat ini tengah fokus pada serangkaian pengujian intensif dan menyeluruh untuk memastikan keamanan dan stabilitas sistem sebelum PDN dioperasikan secara penuh.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa penundaan ini merupakan langkah preventif untuk menjamin keamanan data masyarakat yang tersimpan dalam PDN. Uji ketahanan sistem atau stress test menjadi prioritas utama dalam tahapan persiapan ini.

"Saat ini, kami sedang dalam tahap persiapan yang komprehensif, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujar Meutya Hafid di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (4/6/2025).

Menurut Meutya, meskipun secara teknis PDN sudah siap, pemerintah belum dapat mengoperasikannya secara penuh karena masih diperlukan evaluasi mendalam terkait ketahanan sistem terhadap berbagai potensi ancaman keamanan siber.

"PDN 1 akan dioperasionalkan setelah dinyatakan lolos uji dan stress test," tegasnya.

Meutya menekankan bahwa kehati-hatian adalah kunci utama dalam proyek ini, mengingat PDN akan menyimpan data sensitif milik masyarakat. Pemerintah tidak ingin mengambil risiko dengan meluncurkan sistem yang belum teruji keamanannya.

"Ini semua demi kehati-hatian, karena data masyarakat adalah prioritas utama. PDN akan beroperasi penuh setelah dipastikan aman secara sekuriti," jelasnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai jadwal peluncuran resmi, Meutya belum dapat memberikan tanggal pasti. Namun, ia meyakinkan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan memastikan bahwa sistem yang diluncurkan benar-benar aman dan handal.

"Peluncuran penuh akan dilakukan setelah ada clearance bahwa sistem ini aman secara sekuriti," pungkas Meutya.

Dengan penundaan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengedepankan keamanan dan keandalan data nasional. PDN diharapkan menjadi tulang punggung kedaulatan data Indonesia di masa depan. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proyek ini berjalan lancar dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.