Kebijakan jam malam untuk pelajar yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai beragam tanggapan. Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat ini, membatasi aktivitas pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00 hingga 04.00 WIB. Meskipun mendapat dukungan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Bandung, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan siswa SMA terkait dampaknya terhadap kegiatan mereka.

Di Kabupaten Bandung, kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelajar. Arul Nirzam, seorang siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Margahayu, mengaku sudah terbiasa dengan pembatasan jam malam dari orang tuanya. Namun, ia tetap berharap sanksi bagi pelanggar tidak terlalu berat. Arul berpendapat bahwa mengirim pelajar yang melanggar ke barak militer adalah hukuman yang berlebihan.

Roni Ramadan, siswa kelas 10 SMA Angkasa Margahayu, menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia khawatir kebijakan ini akan mengganggu jadwal les privatnya yang seringkali berlangsung hingga malam hari. Roni mempertanyakan bagaimana jika ia harus berurusan dengan petugas karena tidak dapat menunjukkan bukti resmi mengikuti les privat.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan jam malam ini. Menurutnya, pembatasan aktivitas malam penting untuk mendisiplinkan pelajar dan melindungi mereka dari pengaruh negatif. Ia berpendapat bahwa tidur lebih awal dapat membantu merefresh otak dan membentuk karakter generasi muda yang disiplin.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono, juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. Ia menilai bahwa aturan ini akan mengurangi potensi kejahatan dan menanamkan disiplin pada pelajar. Aldi menambahkan bahwa banyak remaja menjadi korban atau pelaku kejahatan karena berkeliaran malam tanpa keperluan yang jelas. Polresta Bandung akan meningkatkan patroli malam untuk mendukung kebijakan ini dan menindak remaja yang berkumpul tanpa tujuan jelas.

Kebijakan jam malam ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelajar Jawa Barat. Sebagian mendukung karena dianggap dapat meningkatkan disiplin dan melindungi dari pengaruh negatif. Namun, sebagian lain khawatir kebijakan ini akan menghambat aktivitas belajar dan kegiatan positif lainnya.