Sebuah laporan penelitian terbaru dari Jerman, Friedensgutachten 2025, memunculkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan NATO di tengah kompleksitas konflik global dan perubahan signifikan dalam lanskap politik Amerika Serikat. Para peneliti dari empat lembaga riset terkemuka di Jerman menyoroti berbagai tantangan yang mengancam tatanan perdamaian dunia dan mempertanyakan efektivitas aliansi transatlantik tersebut.

Laporan tersebut, yang secara berkala menganalisis konflik internasional dan memberikan rekomendasi kebijakan sejak tahun 1987, mengungkapkan pesimisme yang mendalam. Perang di Ukraina, konflik di Gaza, Sudan, dan pengungsian lebih dari 122 juta orang di seluruh dunia menjadi bukti nyata kemunduran situasi keamanan global. Christopher Daase dari Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung menekankan bahwa agresi Rusia terhadap Ukraina telah menghancurkan tatanan keamanan Eropa dan menambahkan bahwa kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan tertentu justru menciptakan ketidakpastian baru.

Salah satu fokus utama laporan ini adalah dampak perubahan politik di Amerika Serikat terhadap stabilitas global. Para peneliti mengkritik bagaimana pemerintahan sebelumnya di AS dinilai telah meruntuhkan lembaga dan nilai-nilai liberal, merangkul penguasa otoriter, dan mendukung gerakan populis sayap kanan di negara-negara demokratis. Situasi ini memicu kekhawatiran akan potensi penularan ideologi otoriter ke negara lain, termasuk Eropa, yang ditandai dengan melemahnya lembaga hukum internasional, ancaman terhadap kebebasan akademik, dan intervensi terhadap otonomi lembaga masyarakat.

Laporan tersebut mengindikasikan bahwa aliansi transatlantik antara Eropa dan AS telah mengalami perubahan mendasar, dan janji solidaritas NATO kehilangan kredibilitasnya. Para peneliti mengkhawatirkan bahwa kedekatan baru antara AS dan Rusia dapat mengorbankan kepentingan Ukraina dan Eropa. Meskipun mengakui bahwa NATO masih diperlukan saat ini, mereka juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kemungkinan berakhirnya aliansi tersebut.

Untuk menghadapi tantangan ini, laporan tersebut mendesak pemerintah Jerman untuk mengembangkan rencana yang jelas dan bertahap guna memperkuat dan mengintegrasikan struktur pertahanan Eropa. Namun, Uni Eropa dinilai masih jauh dari mencapai tujuan tersebut, dengan negara-negara anggota lebih fokus pada penguatan pertahanan nasional masing-masing daripada membangun pertahanan bersama dalam kerangka politik UE.

Para peneliti menekankan bahwa keamanan tidak boleh hanya dipahami dalam konteks militer. Arsitektur keamanan yang komprehensif juga mencakup pengendalian senjata, upaya membangun kepercayaan, diplomasi, dan kebijakan pembangunan yang efektif. Mereka memperingatkan agar penguatan militer tidak menjadi alasan untuk mengekspor senjata ke seluruh dunia tanpa kendali.

Laporan tersebut juga menyoroti keprihatinan mendalam mengenai melemahnya hukum internasional dan meningkatnya dehumanisasi dalam peperangan, termasuk pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil, serangan terhadap rumah sakit dan sekolah, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan. Konflik di Ukraina dan Gaza menjadi contoh utama dari dampak brutal pelanggaran ini. Para peneliti menyerukan penghentian semua pengiriman senjata yang dapat digunakan di Gaza dan Tepi Barat, dengan alasan bahwa tindakan Israel telah melanggar hukum humaniter internasional dan melampaui batas hak pembelaan diri yang sah.

Laporan itu juga membahas pentingnya menghormati hukum internasional, menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Kanselir Friedrich Merz mengenai kemungkinan mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Jerman meskipun ada surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Para peneliti menegaskan bahwa hukum internasional harus diutamakan di atas alasan kenegaraan dan bahwa kunjungan resmi Netanyahu ke Jerman tidak dapat diterima dalam situasi saat ini. Mereka juga mendesak Jerman untuk mendukung pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari penyelesaian jangka panjang konflik Palestina.

Daftar Poin Penting dalam Laporan:

• Kekhawatiran tentang masa depan NATO di tengah konflik global.
• Kritik terhadap perubahan politik di AS dan dampaknya terhadap stabilitas global.
• Seruan untuk penguatan pertahanan Eropa dan integrasi struktur pertahanan.
• Penekanan pada pentingnya hukum internasional dan perlindungan warga sipil dalam konflik.
• Desakan untuk menghentikan pengiriman senjata ke wilayah konflik, khususnya Gaza dan Tepi Barat.
• Dukungan untuk pengakuan negara Palestina sebagai bagian dari solusi konflik yang berkelanjutan.

Kata Kunci Penting:

• NATO
• Konflik Global
• Perubahan Politik AS
• Keamanan Eropa
• Hukum Internasional
• Pengiriman Senjata
• Palestina
• Friedensgutachten 2025
• Rusia
• Ukraina
• Gaza