Vietnam secara resmi mencabut kebijakan pembatasan dua anak per keluarga, sebuah langkah penting yang diambil di tengah kekhawatiran mendalam terkait penurunan angka kelahiran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Vietnam News Agency, menandai perubahan besar dari aturan yang diberlakukan sejak tahun 1988, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan populasi.

Kebijakan baru ini memberikan kebebasan kepada setiap pasangan untuk menentukan jumlah anak yang mereka inginkan. Pergeseran ini mencerminkan pengakuan pemerintah akan tantangan demografis yang berkembang, terutama penurunan tingkat kesuburan total menjadi 1,91 anak per wanita pada tahun lalu, berada di bawah tingkat penggantian populasi.

Penurunan angka kelahiran di Vietnam telah menjadi perhatian utama selama tiga tahun terakhir. Data menunjukkan penurunan yang konsisten dari 2,11 anak per wanita pada tahun 2021 menjadi 2,01 pada tahun 2022, dan kemudian 1,96 pada tahun 2023. Kecenderungan ini sangat mencolok di daerah perkotaan yang maju secara ekonomi, seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, di mana biaya hidup yang tinggi menjadi penghalang bagi keluarga untuk memiliki lebih banyak anak.

Menurut Tran Minh Huong, seorang pekerja kantoran di Hanoi, banyak kaum muda Vietnam tidak berencana memiliki anak karena tingginya biaya membesarkan anak. Meskipun norma sosial tradisional di Asia menekankan pentingnya pernikahan dan memiliki anak, biaya keuangan yang terkait dengan membesarkan anak sering kali menjadi faktor penentu bagi banyak pasangan.

Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Thi Lien Huong memperingatkan bahwa upaya untuk mendorong keluarga memiliki lebih banyak anak akan menghadapi tantangan yang signifikan, bahkan dengan penyesuaian kebijakan dan kampanye publik. Penurunan angka kelahiran dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi pembangunan sosial-ekonomi negara, termasuk populasi yang menua dan potensi kekurangan tenaga kerja.

Untuk mengatasi tantangan ini, Menteri Nguyen Thi Lien Huong menekankan perlunya pergeseran pola pikir dari fokus semata-mata pada keluarga berencana ke perspektif yang lebih luas yang mencakup populasi dan pembangunan. Pendekatan yang komprehensif akan melibatkan investasi dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial untuk membantu keluarga menanggung biaya membesarkan anak.

Selain masalah penurunan angka kelahiran, Vietnam juga menghadapi ketidakseimbangan jenis kelamin karena preferensi budaya historis untuk anak laki-laki. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan telah mengusulkan peningkatan denda untuk pemilihan jenis kelamin janin menjadi $3.800 USD. Meskipun rasio jenis kelamin saat lahir telah membaik, masih ada kecenderungan yang signifikan, dengan 112 anak laki-laki lahir untuk setiap 100 anak perempuan.

Pemerintah Vietnam berkomitmen untuk mengatasi tantangan demografis dan memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi negara. Dengan mencabut kebijakan dua anak dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidakseimbangan jenis kelamin, Vietnam berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur bagi semua warga negaranya.

Tantangan Demografis yang Dihadapi Vietnam:

• Penurunan tingkat kelahiran di bawah angka penggantian populasi.
• Biaya hidup yang tinggi di daerah perkotaan.
• Perubahan norma sosial dan preferensi kaum muda.
• Ketidakseimbangan jenis kelamin akibat preferensi anak laki-laki.
• Potensi dampak pada pembangunan sosial-ekonomi jangka panjang.

Langkah-Langkah yang Diambil Pemerintah Vietnam:

• Mencabut kebijakan pembatasan dua anak.
• Mengusulkan peningkatan denda untuk pemilihan jenis kelamin janin.
• Mempromosikan pendekatan yang komprehensif untuk populasi dan pembangunan.
• Berinvestasi dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial.