Fenomena rangkap jabatan yang melibatkan sejumlah wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan mengenai etika dan potensi konflik kepentingan. Beberapa wakil menteri diketahui menduduki posisi strategis sebagai komisaris di berbagai perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Terbaru, penunjukan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan Nezar Patria sebagai Komut PT Indosat Tbk semakin memperpanas diskusi publik. Praktik rangkap jabatan ini bukan kali pertama terjadi. Namun, skala dan frekuensinya dalam pemerintahan saat ini menjadi sorotan, terutama dengan bertambahnya jumlah kursi wakil menteri.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebelumnya telah menyoroti potensi pelanggaran terhadap Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang melarang menteri untuk menjabat di BUMN. Meskipun putusan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan larangan bagi wakil menteri, Mahfud berpendapat bahwa semangat larangan yang melekat pada menteri juga seharusnya berlaku bagi wakil menteri. Mahfud MD juga menyebutkan bahwa pada periode pemerintahan sebelumnya juga ada wamen yang merangkap jabatan komisaris.

Pihak Istana Kepresidenan, melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi, memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak melanggar putusan MK, karena tidak ada kalimat eksplisit yang melarang wakil menteri merangkap jabatan. Hasan Nasbi mempersilakan apabila ada pihak yang hendak melakukan gugatan terhadap masalah ini, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menambahkan bahwa keputusan ini dibuat berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak melanggar putusan MK.

Berikut adalah daftar beberapa wakil menteri yang diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris:

• Wamen Kominfo Nezar Patria: Komisaris Utama Indosat
• Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom Indonesia
• Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris BRI
• Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf: Komisaris PLN
• Wamen BUMN Dony Oskaria: Wakil Komisaris Utama Pertamina
• Wamenkeu Suahasil Nazara: Wakil Komisaris Utama PLN
• Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim: Komisaris Telkom
• Wamentan Sudaryono: Ketua Dewas Perum Bulog
• Wamendag Dyah Roro Esti: Komisaris Utama PT Sarinah
• Wamen P2MI Christina Aryani: Komisaris PT Semen Indonesia
• Wamenhan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris Utama PT Dahana
• Wamensesneg Juri Ardiantoro: Komisaris Utama PT Jasamarga
• Wamendukbangga Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi
• Wamendes PDT Ahmad Riza Patria: Komisaris Telkomsel
• Wamen LH Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama Telkomsel
• Wamenkes Dante Saksono Harbuwono: Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC
• Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom
• Wamen PKP Fahri Hamzah: Komisaris Bank BTN
• Wamen Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
• Wamen ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Wamenhub Suntana: Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia
• Wamen PU Diana Kusumastuti: Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
• Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris Bank BRI

Daftar ini memperlihatkan cakupan luas rangkap jabatan di berbagai sektor pemerintahan dan BUMN, memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai potensi dampak terhadap kinerja, independensi, dan akuntabilitas para pejabat yang bersangkutan. Publik menanti penjelasan lebih lanjut dan tindakan konkret untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.