Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bekerja sama dengan Komisi VI DPR RI meresmikan Posko Pengaduan HIPMI-BUMN, sebuah wadah aspirasi yang ditujukan bagi para pengusaha muda di seluruh Indonesia yang mengalami kendala dalam bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap banyaknya keluhan yang diterima HIPMI dari pengusaha muda terkait berbagai permasalahan dalam kerja sama dengan BUMN. Beberapa masalah yang seringkali dihadapi antara lain:

• Keterlambatan pembayaran
• Hambatan regulasi yang berbelit
• Ketidakjelasan pelaksanaan kontrak
• Persaingan usaha yang kurang sehat

Anthony Leong, Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, BUMD, menekankan bahwa posko ini akan menjadi ruang yang aman dan resmi bagi para pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan mereka tanpa merasa khawatir akan kehilangan peluang kerja sama di masa depan. Ia juga menambahkan bahwa HIPMI akan berupaya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh vendor, khususnya UMKM dan pengusaha muda, yang bermitra dengan BUMN, termasuk masalah pembayaran yang tertunda dan persaingan usaha yang tidak adil.

"Pengaduan ini terbuka bagi seluruh pengusaha muda dan UMKM di seluruh Indonesia, terutama yang tergabung dalam HIPMI. Kami juga berterima kasih kepada Komisi VI DPR RI atas komitmen mereka untuk membantu rekan-rekan HIPMI dalam mengadvokasi masalah dengan BUMN," ujar Anthony.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyambut baik inisiatif pembukaan posko pengaduan ini dan menegaskan dukungan penuh dari DPR RI untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ia menyatakan bahwa Komisi VI akan mengawal secara serius seluruh aspirasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan atau praktik tidak profesional dari pihak BUMN.

"Kami di Komisi VI siap membantu dan mengawal. Jika ada pengusaha muda yang dirugikan dalam kerja sama dengan BUMN, silakan laporkan. Kami akan tindak lanjuti satu per satu," tegas Adisatrya.

Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR, menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya membantu menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang belum terselesaikan antara pengusaha muda dan BUMN. Beliau menyatakan bahwa DPR telah menerima banyak aspirasi terkait hal ini dan berkomitmen untuk membantu penyelesaiannya.

Posko Pengaduan HIPMI akan menampung berbagai permasalahan yang dihadapi pengusaha muda dalam bermitra dengan BUMN, termasuk:

• Pembayaran yang tertunda
• Persoalan hukum
• Kendala birokrasi
• Ketimpangan peluang dalam proyek bersama BUMN

Dengan adanya posko pengaduan ini, diharapkan para pengusaha muda dapat merasa lebih aman dan memiliki wadah yang jelas untuk menyampaikan aspirasi mereka, sehingga dapat tercipta kemitraan yang lebih sehat dan produktif antara pengusaha muda dan BUMN.