Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali dihadapkan pada kebuntuan dalam upaya mengakhiri konflik di Gaza. Sebuah resolusi yang mendesak gencatan senjata segera dan tanpa syarat, serta akses kemanusiaan penuh ke wilayah tersebut, diajukan untuk pemungutan suara pada Rabu (3/6). Namun, harapan untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza kembali pupus setelah Amerika Serikat diperkirakan akan menggunakan hak veto untuk menggagalkan resolusi tersebut.

Ini bukan kali pertama AS memblokir resolusi terkait Gaza di DK PBB. Pada November lalu, Washington juga memveto resolusi serupa yang menyerukan penghentian pertempuran. Sikap ini mencerminkan dukungan kuat AS terhadap Israel, sekutu utamanya, yang terus melancarkan operasi militer di Gaza.

Resolusi terbaru ini, yang salinannya diperoleh oleh AFP, secara tegas menuntut "gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak." Selain itu, resolusi tersebut juga menyerukan pembebasan tanpa penundaan dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya.

Menyadari kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, resolusi tersebut juga menekankan perlunya penghapusan semua pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan. Pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya sangat penting untuk meringankan penderitaan warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Beberapa diplomat mengungkapkan kepada AFP bahwa perwakilan dari 10 anggota Dewan terpilih telah berupaya melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Keteguhan AS untuk mempertahankan hak vetonya menunjukkan perbedaan pandangan yang mendalam di antara anggota DK PBB mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Tekanan internasional terhadap Israel untuk mengakhiri operasinya di Gaza semakin meningkat. Terhambatnya distribusi bantuan kemanusiaan, yang sempat diblokir oleh Israel selama lebih dari dua bulan, semakin memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Meskipun Israel telah mengizinkan sejumlah kecil kendaraan PBB masuk pada pertengahan Mei, PBB menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Gaza.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sebelumnya telah mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan nyata. Ia menekankan bahwa sejarah akan mencatat peran masing-masing negara dalam menghentikan kekejaman yang dialami oleh rakyat Palestina. Namun, dengan potensi veto AS, harapan untuk gencatan senjata segera di Gaza tampaknya semakin menjauh.

Konflik yang berkepanjangan ini terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Upaya diplomatik untuk mencapai solusi damai terhambat oleh perbedaan kepentingan dan kurangnya kemauan politik dari pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, jutaan warga sipil di Gaza terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, membutuhkan bantuan kemanusiaan segera dan perlindungan dari kekerasan.