Jakarta - Rencana pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi masyarakat sempat menjadi perbincangan hangat. Namun, pengumuman resmi mengenai stimulus ekonomi yang dirilis kemudian tidak mencantumkan program diskon listrik tersebut. Sebagai gantinya, pemerintah mengalokasikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

Keputusan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah warga Jakarta Selatan mengungkapkan preferensi mereka terhadap diskon listrik dibandingkan BSU. Tasya (29), seorang warga, menyoroti masalah ketidaktepatan sasaran yang seringkali terjadi dalam penyaluran BSU. Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, namun tidak memenuhi kriteria penerima karena berbagai faktor.

"Biasanya juga suka enggak tepat sasaran," ujarnya saat ditemui. Tasya mencontohkan pengalamannya sendiri, di mana ia tidak memenuhi syarat untuk menerima BSU karena gajinya melebihi batas yang ditentukan, meskipun ia merasa sangat terbantu jika ada diskon listrik.

"Saya lebih memilih diskon listrik. Karena kan saya dengar infonya subsidi upah cuma dikasih untuk yang gajinya di bawah Rp 3.500.000. Saya sudah pasti nggak akan dapat," kata Tasya, seraya menambahkan bahwa diskon listrik akan sangat membantu meringankan beban pengeluarannya.

Kurniawan (30), warga Jakarta Selatan lainnya, juga menyampaikan pendapat serupa. Ia mengaku lebih memilih diskon listrik karena akan secara langsung mengurangi tagihan listrik bulanannya. Kurniawan juga menyoroti permasalahan klasik dalam penyaluran bantuan tunai, yaitu ketidaktepatan sasaran.

"Tapi infonya kan BPJS tenaga kerja sudah cleansing datanya. Jadi semoga tepat sasaran enggak seperti sebelumnya," ucap Kurniawan, mengungkapkan harapannya agar penyaluran BSU kali ini lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan bahwa diskon tarif listrik merupakan salah satu dari enam stimulus ekonomi yang akan diluncurkan. Namun demikian, rencana tersebut urung dilaksanakan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, proses penganggaran diskon tarif listrik membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan program lainnya.

Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi perhatian warga:

• Efektivitas Penyaluran BSU: Warga meragukan ketepatan sasaran penyaluran BSU, berkaca pada pengalaman sebelumnya di mana banyak penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
• Manfaat Diskon Listrik: Diskon listrik dianggap lebih efektif karena langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menggunakan listrik, tanpa memandang status pekerjaan atau tingkat pendapatan.
• Alokasi Dana: Warga berharap dana yang seharusnya dialokasikan untuk diskon listrik dapat dialihkan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

Preferensi warga terhadap diskon listrik menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial yang selama ini berjalan. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program bantuan agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.