Pemerintah Indonesia melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyampaikan optimisme terkait kondisi ketenagakerjaan nasional. Kepala PCO, Hasan Nasbi, mengklaim bahwa data terbaru menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025, terjadi penurunan dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen. Penurunan ini diindikasikan sebagai sinyal positif bahwa lapangan pekerjaan semakin terbuka bagi masyarakat.

"Data BPS menunjukkan tren penurunan angka pengangguran. Ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja mulai membuahkan hasil," ujar Hasan Nasbi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia juga menambahkan bahwa peningkatan jumlah pekerja penuh waktu menjadi indikator lain dari perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Data menunjukkan adanya kenaikan dari 65,6 persen menjadi 66,2 persen.

Namun, Hasan Nasbi mengakui bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan. PHK, bersamaan dengan masuknya angkatan kerja baru, berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran absolut. "Kombinasi antara PHK dan angkatan kerja baru yang belum terserap pasar kerja, menjadi faktor yang perlu diperhatikan," jelasnya.

Pemerintah tetap optimis bahwa berbagai kebijakan yang diambil akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja di tengah ketidakpastian ekonomi global. Rilis lima paket stimulus ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan selanjutnya menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, desakan untuk membuka lapangan pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan semakin menguat. Peristiwa memprihatinkan di sebuah job fair di Bekasi, di mana sejumlah pencari kerja pingsan akibat berdesakan, menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menyebut kejadian tersebut sebagai indikasi "darurat lapangan pekerjaan" di Indonesia.

Menurut Aznil, pemerintah perlu mengalihkan fokus pada program-program yang secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Ia mengkritisi program-program prioritas pemerintah yang dinilai kurang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran. "Program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan koperasi, meskipun memiliki tujuan baik, tidak secara otomatis menciptakan lapangan kerja yang signifikan," tegasnya.

Aznil menekankan perlunya langkah-langkah luar biasa dan inovatif untuk mengatasi masalah pengangguran. Ia juga meminta pemerintah untuk meninggalkan pendekatan populis yang hanya menyentuh permukaan masalah. "Akar persoalan kita adalah minimnya lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.

Berikut point penting yang disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan:

• Darurat Lapangan Pekerjaan: Kejadian pingsannya pencari kerja di job fair menjadi sinyal darurat yang memerlukan perhatian serius pemerintah.
• Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja Nyata: Pemerintah harus mengalihkan fokus pada program-program yang secara langsung dan masif menciptakan lapangan kerja.
• Kritik Program Prioritas: Program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan koperasi dinilai kurang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran.
• Langkah Luar Biasa Dibutuhkan: Mengatasi masalah pengangguran membutuhkan langkah-langkah inovatif dan tidak hanya pendekatan populis.
• Prioritaskan Lapangan Kerja Berkualitas: Pemerintah harus memprioritaskan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan.