Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan upaya pemberantasan praktik kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), yang dianggap sebagai penyebab utama kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan. Penegasan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infras) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menerima kunjungan dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

AHY menekankan bahwa penanganan masalah ODOL tidak dapat ditunda lagi. Menurutnya, pelanggaran ini bukan hanya masalah administratif, tetapi telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan publik. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab, mulai dari pemilik kendaraan hingga industri karoseri yang melakukan modifikasi ilegal.

"Sudah saatnya ada ketegasan. Kita tidak bisa membiarkan pelanggaran ini terjadi terus-menerus. Pemerintah akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari hulu hingga hilir, ikut bertanggung jawab," ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY menyoroti bahwa penegakan hukum selama ini seringkali hanya menyasar pengemudi kendaraan. Pemerintah kini berkomitmen untuk memperluas cakupan penindakan hingga pemilik barang dan industri karoseri yang melakukan modifikasi ilegal. Hal ini dilakukan untuk memastikan efek jera yang lebih besar dan mencegah praktik ODOL terulang kembali.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho sependapat dengan AHY. Ia menyatakan bahwa ODOL merupakan bentuk kejahatan lalu lintas yang tidak bisa dipandang remeh. Ia juga menyoroti bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan ODOL seringkali menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

"Kendaraan ODOL bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ini adalah masalah serius tentang kejahatan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan masyarakat," kata Agus.

Untuk mengatasi masalah ini, Korlantas Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk melaksanakan penegakan hukum secara komprehensif. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam upaya pemberantasan ODOL.

Upaya Pemberantasan ODOL Meliputi:

• Penindakan Tegas: Pemerintah akan meningkatkan penindakan terhadap kendaraan ODOL di seluruh wilayah Indonesia.
• Peningkatan Pengawasan: Pengawasan akan ditingkatkan di titik-titik rawan pelanggaran ODOL.
• Sosialisasi dan Edukasi: Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya ODOL.
• Penegakan Hukum yang Komprehensif: Penegakan hukum akan dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak yang terlibat dalam praktik ODOL.

Pemerintah berharap dengan upaya-upaya ini, masalah ODOL dapat segera teratasi dan keselamatan lalu lintas dapat ditingkatkan. Selain itu, diharapkan pula infrastruktur jalan dapat lebih terjaga dan tidak mudah rusak akibat beban berlebih dari kendaraan ODOL.