Pemerintah Klaim Pengangguran Turun di Tengah Kritik Kurangnya Lapangan Kerja

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengklaim adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia. Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4,82% menjadi 4,76% pada Februari 2025. Ia menginterpretasikan data ini sebagai indikasi positif bahwa lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia.

"Data BPS menunjukkan penurunan angka pengangguran terbuka. Ini mengindikasikan bahwa jumlah orang yang benar-benar menganggur berkurang," ujar Hasan di Jakarta.

Selain itu, Hasan juga menyoroti peningkatan jumlah pekerja penuh waktu dari 65,6% menjadi 66,2%. Meskipun demikian, ia mengakui adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berkontribusi pada peningkatan angka pengangguran secara absolut. Peningkatan ini, menurutnya, tidak hanya disebabkan oleh PHK tetapi juga oleh masuknya angkatan kerja baru ke pasar tenaga kerja.

"Selain PHK, peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah angkatan kerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan," jelas Hasan.

Dengan data ini, pemerintah tetap optimis bahwa Indonesia akan terus membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga telah merilis lima paket stimulus dengan harapan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tragedi Job Fair Bekasi: Alarm Darurat Lapangan Kerja

Klaim pemerintah ini muncul di tengah kritikan tajam terkait kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Peristiwa memilukan terjadi di sebuah job fair di Gedung Convention Center President University, Jababeka, Kabupaten Bekasi, di mana sembilan pencari kerja dilarikan ke IGD akibat pingsan karena berdesak-desakan.

Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, menilai insiden ini sebagai tanda bahwa Indonesia sedang mengalami darurat lapangan pekerjaan. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan fokus pada pembukaan lapangan pekerjaan yang nyata dan berkelanjutan.

"Ini bukan lagi peringatan, ini sudah darurat lapangan pekerjaan. Rakyat datang mencari kerja sampai pingsan. Pemerintah harus segera mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk menyelesaikan persoalan ini terlebih dahulu," tegas Aznil.

Aznil mengkritik program-program prioritas pemerintah saat ini, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dan program pembangunan 3 juta rumah, karena dinilai tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja secara masif dan berkelanjutan. Ia menyarankan pemerintah untuk fokus pada solusi yang lebih efektif dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

"Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembukaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan hanya program-program populis yang bersifat sementara," ujarnya.

Menurutnya, masalah inti adalah minimnya lapangan kerja yang berkualitas, sehingga pemerintah harus berhenti dengan pendekatan populis dan fokus pada solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan.

Fokus Pemerintah yang Dibutuhkan :

• Pembukaan lapangan kerja yang berkelanjutan
• Program pelatihan tenaga kerja
• Peningkatan investasi di sektor riil
• Penciptaan iklim usaha yang kondusif