Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan tanggapan singkat terkait desakan sejumlah pihak yang menginginkan dirinya terkena reshuffle dari jabatannya.

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan dirinya diganti, Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau, ya," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Saat ditanya apakah dirinya menerima teguran terkait pernyataannya yang menuai kontroversi belakangan ini, Budi tidak memberikan jawaban pasti. Ia justru mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan senyuman dari Presiden Prabowo. "Dapat senyuman," katanya singkat.

Desakan agar Presiden Prabowo melakukan reshuffle terhadap Budi Gunadi Sadikin datang dari berbagai pihak, salah satunya adalah Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). ILUNI FKUI menilai bahwa Budi Gunadi Sadikin, yang telah menjabat sebagai Menteri Kesehatan sejak era Presiden Joko Widodo, telah bertindak keterlaluan dalam sejumlah hal yang berkaitan dengan sektor kesehatan.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas, karena sudah kelewatan," tegas Ketua ILUNI FKUI, Wawan Mulyawan, di Gedung FKUI Salemba, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Beberapa sikap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dianggap keterlaluan oleh ILUNI FKUI berkaitan dengan isu pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. ILUNI FKUI juga menyoroti bahwa Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin dinilai tidak mendengarkan masukan dari ILUNI FKUI sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Mohon maaf, (Kemenkes) hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kami bertemu langsung dengan Pak Menkes saat itu, beraudiensi, memaparkan revisi dan kami ajukan," ungkap Wawan.

ILUNI FKUI menyatakan dukungannya terhadap sikap guru besar FKUI yang menyuarakan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian Kesehatan.

"Kami yakin bahwa ketika melawan dan memperjuangkan yang benar, seluruhnya pasti akan mendukung, termasuk masyarakat," kata Wawan.

Menanggapi isu reshuffle yang beredar luas, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo memiliki penilaian dan pertimbangan tersendiri terhadap kinerja para menterinya di Kabinet Merah Putih.

"Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh," ujar Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Senin (3/6/2025).

"Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden," imbuhnya.

Hasan Nasbi menambahkan bahwa isu reshuffle yang muncul hanyalah sebatas spekulasi publik. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa perombakan kabinet dapat dilakukan kapan saja oleh Presiden Prabowo.

"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden. Karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja," pungkas Hasan Nasbi.