Masa jabatan 100 hari Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, dan Wakil Bupati Benny Karnadi menjadi sorotan berbagai pihak. Meski ada apresiasi atas beberapa langkah awal, sejumlah tantangan mendesak memerlukan perhatian lebih.

Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq, menyampaikan apresiasi atas upaya perbaikan yang telah dilakukan. Akan tetapi, ia memberikan catatan penting terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan sektor lainnya, yang dinilai belum optimal. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah, yang menjadi salah satu janji kampanye, juga menjadi perhatian utama. Sodiq menyoroti bahwa langkah konkret dalam penanganan sampah belum terlihat signifikan dalam 100 hari pertama pemerintahan. Pengelolaan anggaran yang sebelumnya mengalami defisit juga menjadi fokus pengawasan DPRD. Harapannya, instruksi presiden terkait efisiensi anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kendal dan pembangunan daerah. DPRD akan mencermati secara seksama apakah efisiensi ini akan mempengaruhi pembangunan di Kendal.

Sulistyo Ariwibowo, Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal, berpendapat bahwa kinerja bupati dan wakil bupati belum sepenuhnya optimal, terutama dalam perencanaan anggaran akibat efisiensi. Namun, ia mengapresiasi respons cepat bupati dan wakil bupati terhadap keluhan masyarakat, seperti penanganan banjir rob dan masalah sampah. Kunjungan langsung ke lapangan menunjukkan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ariwibowo menambahkan bahwa penilaian kinerja terkait perencanaan anggaran akan lebih jelas setelah bulan Juni 2025, ketika anggaran baru disahkan.

Ikhsan Intiyam, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Kendal, memberikan pandangan yang lebih optimis. Ia menilai kepemimpinan Dyah Kartika dan Benny Karnadi menunjukkan langkah awal yang terstruktur dan berbasis pada kebutuhan lokal. Semangat kolaboratif yang dibangun menumbuhkan harapan baru bagi masyarakat Kendal, meskipun masih dalam fase implementasi awal. Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan program Bersatu Siaga yang berfokus pada kebersihan lingkungan menjadi contoh positif. Program rantau balik gratis, yang memfasilitasi warga Kendal untuk kembali dari perantauan, juga mencerminkan gaya kepemimpinan yang proaktif dan partisipatoris. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi fondasi arah pembangunan Kendal ke depan.

Ikhsan mengakui adanya kendala seperti defisit anggaran, namun tetap optimis bahwa Kendal akan mencapai kemajuan dan kesejahteraan di masa mendatang. Ia berharap bupati dan wakil bupati dapat terus berjuang dan sabar dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan.

Secara keseluruhan, evaluasi 100 hari pemerintahan Dyah Kartika-Benny Karnadi menunjukkan adanya apresiasi atas langkah awal yang dilakukan, namun juga menyoroti sejumlah tantangan mendesak yang perlu segera diatasi. Persoalan SPM, pengelolaan sampah, dan efisiensi anggaran menjadi fokus utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.