Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersinergi untuk meningkatkan kualitas dan memperluas cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah tersebut. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya untuk bertemu dengan Gubernur Elisa Kambu, menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan di provinsi tersebut.

Fokus utama kerjasama ini adalah pembenahan sistem pendataan peserta JKN agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. BPJS Kesehatan berupaya memastikan bantuan iuran dan pelayanan kesehatan tersalurkan secara efektif kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, digagas pula program pemberdayaan mahasiswa di bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi skrining kesehatan kepada masyarakat luas, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan.

BPJS Kesehatan telah menyediakan akses data Program JKN kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Dashboard JKN. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta, serta pemanfaatan layanan kesehatan. Komitmen BPJS Kesehatan terhadap kelancaran operasional layanan kesehatan juga ditunjukkan dengan menjamin proses pembayaran klaim fasilitas kesehatan maksimal 15 hari setelah berkas dinyatakan lengkap.

Sistem rujukan dari layanan dasar ke layanan lanjutan akan terus disempurnakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik khusus Papua Barat Daya. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas penanganan pasien, khususnya bagi peserta JKN. Saat ini, jumlah peserta JKN di Papua Barat Daya mencapai 699.146 jiwa. BPJS Kesehatan Cabang Sorong telah bekerja sama dengan 157 fasilitas kesehatan, termasuk 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit, serta 21 fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan optik.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi kontribusi BPJS Kesehatan dan menyoroti capaian kepesertaan JKN di wilayahnya yang mencapai 98 persen. Ia menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, nyaman, dan minim keluhan bagi masyarakat. Sektor kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, menjadi prioritas utama pembangunan di Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu berharap BPJS Kesehatan menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang sehat secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan, termasuk rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar dan keterbatasan akses rujukan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Penguatan layanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan dan pengobatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular dan tidak menular, menjadi fokus utama. Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP), dengan komitmen untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan secara setara. Kendala administratif dalam proses pendataan menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan pemutakhiran data peserta di masa mendatang.