Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memilih untuk tidak memberikan komentar detail mengenai spekulasi perombakan kabinet yang menyasar dirinya. Hal ini diungkapkan usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (3/6/2025).

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan reshuffle, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Wah, itu haknya beliau. Tanya beliau, ya," ujarnya singkat kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Budi juga enggan menanggapi isu dirinya mendapat teguran dari Presiden terkait sejumlah pernyataan kontroversial yang sempat dilontarkannya di hadapan publik. Pernyataan-pernyataan tersebut mencakup perbandingan kesehatan antara warga berpenghasilan Rp 15 juta dengan Rp 5 juta, serta komentar mengenai ukuran celana jeans dan kaitannya dengan usia.

Alih-alih mengakui adanya teguran, Budi mengklaim bahwa ia justru menerima senyuman dari Presiden. "Dapat senyuman," katanya.

Lebih lanjut, Menkes berkelit dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan nada bercanda. Ia bahkan menyebut pertemuannya dengan wartawan lebih membahas rencana pemindahan tugas wartawan dan suguhan air kelapa. "Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana. Kita dikasih minum air kelapa dikasih sampai 2 gelas. (Kalau teguran) Itu kata wartawan, bukan kata saya," selorohnya.

Isu mengenai reshuffle Kabinet Merah Putih memang kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Desakan untuk melakukan perombakan kabinet datang dari berbagai pihak, termasuk aktivis Rocky Gerung. Rocky menilai bahwa Kabinet Merah Putih membutuhkan energi baru untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.

"Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru," tegas Rocky dalam sebuah acara di Jakarta Selatan pada bulan Mei lalu.

Selain itu, Ikatan Alumni (Iluni) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga turut menyuarakan desakan serupa. Mereka menilai bahwa Budi Gunadi Sadikin, yang telah menjabat sebagai Menteri Kesehatan sejak era Presiden Joko Widodo, telah melampaui batas dalam sejumlah kebijakan terkait kesehatan, khususnya di bidang pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan. Jadi saya (katakan) jelas karena sudah kelewatan," ujar Ketua Iluni FKUI Wawan Mulyawan pada sebuah kesempatan di Jakarta.