Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah mengantongi informasi mengenai keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh pihak asing dan disinyalir memiliki agenda untuk memecah belah persatuan bangsa. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, di Jakarta Pusat pada Selasa (3/6/2025).

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa sebagai seorang Presiden, Prabowo memiliki akses terhadap data yang komprehensif dan terverifikasi. Data ini mencakup identifikasi kelompok-kelompok, individu, serta organisasi yang beroperasi dengan kedok LSM, yang diduga terlibat dalam kegiatan yang merugikan kepentingan nasional. Kelompok-kelompok ini dituding aktif merongrong persatuan, menyebarkan disinformasi untuk mendiskreditkan pemerintah, dan secara sistematis memprovokasi konflik internal.

Menurut Hasan, pemahaman Prabowo tentang isu ini didasari oleh pengalaman panjang dan mendalam dalam percaturan politik dan pemerintahan. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo memiliki wawasan yang luas mengenai potensi intervensi asing dalam urusan dalam negeri. Hasan menekankan bahwa Prabowo menyadari bahwa banyak peristiwa besar dalam sejarah Indonesia tidak terlepas dari campur tangan pihak asing.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa Prabowo tidak bermaksud untuk menuduh semua LSM yang menerima pendanaan asing terlibat dalam kegiatan subversif. Prabowo, kata Hasan, menerapkan batasan yang jelas dalam mengkategorikan LSM-LSM yang menjadi perhatian pemerintah. Batasan ini difokuskan pada organisasi-organisasi yang secara terang-terangan mendiskreditkan bangsa, mencemooh upaya pembangunan, atau berupaya menggagalkan program-program prioritas pemerintah.

Sebelumnya, dalam pidato peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025), Prabowo secara terbuka menuding adanya pihak asing yang mendanai LSM untuk mengadu domba masyarakat Indonesia. Prabowo juga mengkritik pihak-pihak asing yang mengklaim diri sebagai pembela demokrasi, HAM, dan kebebasan pers, namun menerapkan standar ganda yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Upacara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

Daftar Indikasi LSM yang dimaksud :

• Organisasi yang mendiskreditkan bangsa.
• Mencemooh upaya pembangunan pemerintah.
• Berupaya menggagalkan program-program prioritas pemerintah.
• Menyebarkan disinformasi untuk mendiskreditkan pemerintah
• Secara sistematis memprovokasi konflik internal.