Pemerintah telah mengumumkan serangkaian langkah stimulus ekonomi dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi kembali ke angka 5% pada kuartal kedua tahun 2025. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai kurang menyentuh kebutuhan masyarakat kelas menengah.

Tauhid Ahmad, seorang ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyoroti perlunya perluasan stimulus ekonomi yang lebih inklusif. Menurutnya, kelas menengah memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, sehingga dukungan bagi kelompok ini menjadi krusial.

"Kelas menengah memiliki kontribusi besar dalam konsumsi, termasuk pengeluaran rumah tangga," ungkap Tauhid.

Rekomendasi Stimulus untuk Kelas Menengah

• Subsidi Listrik: Tauhid menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberian subsidi listrik, yang sebelumnya dinilai efektif membantu meringankan beban pengeluaran kelas menengah. Kebijakan pembatalan diskon tarif listrik 50% dinilai kurang tepat sasaran, mengingat manfaatnya yang dirasakan oleh banyak pelanggan R1, yang sebagian besar merupakan kalangan menengah.

• Perluasan Cakupan BSU: Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang saat ini menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan, menurut Tauhid, perlu diperluas. Ia mengusulkan agar program ini juga mencakup pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang seringkali terlewatkan dalam skema bantuan sosial.

• Dukungan Industri Padat Karya di Perkotaan: Selain itu, Tauhid menekankan pentingnya memberikan stimulus bagi industri padat karya di wilayah perkotaan. Intervensi pemerintah diperlukan untuk membantu industri yang terdampak oleh dinamika ekonomi global, sehingga dapat menghindari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Paket Stimulus yang Telah Diluncurkan

Sebagai informasi, pemerintah telah meluncurkan lima paket stimulus ekonomi yang mencakup:

• Diskon tarif tol 20% untuk 110 juta pengendara
• Diskon transportasi kereta 30%
• Diskon pesawat 6%
• Diskon kapal laut 50%
• Tambahan bantuan sosial (bansos) untuk 18,3 juta penerima
• Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
• Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Meski demikian, Tauhid Ahmad menekankan bahwa efektivitas stimulus ini akan lebih optimal jika pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelas menengah, serta industri padat karya di perkotaan.