Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan apresiasi terhadap 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan bahwa meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Pramono-Rano menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Rani Mauliani menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai inisiatif yang telah digulirkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Pramono-Rano. Inisiatif tersebut mencakup pembenahan sistem transportasi, penguatan identitas budaya Betawi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penataan tata ruang perkotaan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga dinilai telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Salah satu program yang mendapat sorotan positif adalah imbauan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum. Rani Mauliani menilai bahwa program ini berpotensi menjadi momentum untuk mengubah budaya mobilitas warga Jakarta menjadi lebih ramah lingkungan.

"Program imbauan menggunakan angkutan umum setiap Rabu cukup seru bila dijalankan konsisten. Ini bisa jadi langkah awal membangun budaya naik transportasi publik," ungkapnya.

Selain itu, kebijakan sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik juga diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan dasar bagi warga Jakarta. Rani Mauliani berharap agar program-program tersebut dapat diperluas dan diperdalam di masa mendatang.

"Sekolah gratis dan penambahan rute transportasi publik menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Harapannya, program-program ini bisa diperluas dan dipertajam ke depan," jelasnya.

DPRD DKI Jakarta menyatakan akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Rani Mauliani berharap agar kepemimpinan Pramono-Rano dapat menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan klasik Jakarta, seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial.

"Kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil warga Jakarta. Kolaborasi adalah kunci," tuturnya.

Pramono Anung dan Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada awal Februari 2025, menggantikan Heru Budi Hartono. Keduanya memiliki mandat untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mendorong reformasi kebijakan di berbagai sektor.